Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Regenerasi Jangan Dipaksakan

Kompas.com - 12/07/2012, 05:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengatakan, jangan ada pemaksaan regenerasi kepemimpinan Indonesia mendatang. Menurut Megawati, proses regenerasi harus berjalan alami agar menghasilkan pemimpin yang baik.

"Regenerasi pasti berjalan. Regenerasi itu sifatnya alami. Jangan regenerasi rekayasa," kata Megawati di Jakarta, Rabu (11/7/2012).

Hal itu dikatakan Megawati ketika ditanya proses regenerasi di internal PDIP menghadapi pemilu Presiden 2014 .

Menurut Megawati, jangan ada dikotomi usia atau memaksakan agar tokoh muda maju sebagai pemimpin negara. Dia menyindir banyaknya politisi muda yang tersangkut kasus korupsi belakangan ini.

"Jadi jangan didikotomikan. Regenerasi boleh, tapi alami saja. Regenerasi kalau direkayasa ada unsur pemaksaan," kata mantan Presiden itu.

Senada dikatakan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, bahwa regenerasi jangan dipaksakan. Menurut dia, Megawati selaku kletua umum telah memberi ruang kepada kader PDIP untuk maju dalam Pilpres 2014 .

"Pak Pramono Anung, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, saya juga diberi kesempatan tampil. Tapi, kalau disurvei, (elektabilitas) ngga sampai satu persen. Jadi regenerasi jangan dipaksakan," kata Maruarar.

Seperti diberitakan, proses regenerasi di internal PDIP terus dilontarkan suami Megawati, Taufik Kiemas. Dia berharap Megawati tak maju lagi dalam Pilpres dan memberi ruang bagi tokoh muda. Taufik juga berharap partai politik lain melakukan hal yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com