Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkarnaen Dipindah dari Banggar

Kompas.com - 09/07/2012, 16:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Golkar memindahkan politisinya, Zulkarnaen Djabar, dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi penganggaran untuk proyek di Kementerian Agama. Pemindahan itu atas rekomendasi Badan Kehormatan DPR.

Keputusan fraksi itu disampaikan Zulkarnaen saat jumpa pers seusai diperiksa BK di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Senin (9/7/2012).

"Untuk penggantinya akan ditentukan kemudian hari yang merupakan kewenangan pimpinan fraksi," kata Zulkarnaen.

Dalam jumpa pers itu, Zulkarnaen tidak bersedia membuka ruang tanya jawab dengan wartawan. Ketika ditanya mengenai desakan dari internal partai agar dirinya nonaktif terlebih dulu dari partai maupun Dewan hingga perkaranya selesai, Zulkarnaen enggan menjawab.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin meminta agar Zulkarnaen nonaktif terlebih dulu hingga perkaranya selesai. Langkah itu agar tidak ada penilaian publik bahwa partai melindungi yang bersangkutan.

Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo mengatakan, pihaknya telah meminta kepada Fraksi Partai Golkar untuk memindahkan Zulkarnaen dari Banggar pekan lalu. Permintaan itu disampaikan karena dugaan tindak pidana terjadi di Banggar. BK juga sudah menerima surat dari F-PG mengenai pemindahan Zulkarnaen.

Siswono menambahkan, pihaknya baru akan memberhentikan sementara Zulkarnaen ketika perkaranya masuk ke pengadilan. Jika Zulkarnaen divonis bersalah hingga berkekuatan hukum tetap, maka BK akan memberhentikan tetap.

"Kalau tidak bersalah, maka akan direhabilitasi," kata politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Zulkarnaen dan anaknya, Dendy Prasetya, sebagai tersangka. Zulkarnaen diduga korupsi dalam pengadaan Al Quran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2011 dan 2012 serta pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com