Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam 6 Bulan, Kejagung Tangkap 24 Buron

Kompas.com - 04/07/2012, 22:34 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Terhitung sejak bulan Januari hingga Juni 2012, tim satuan tugas intelejen Kejaksaan Agung berhasil menangkap 24 buron. Hingga kini Kejagung masih memburu buronan lain.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen (Jamintel) Edwin P Situmorang mengatakan, keberhasilan timnya berkat laporan masyarakat. Menurutnya, tanpa laporan masyarakat, secanggih apa pun peralatan yang dimiliki tidak akan berguna. "Banyak faktor-faktor yang mendukung. Yang pertama, tentu laporan masyarakat yang begitu ikut berpartisipasi dalam mendukung kejaksaan, yang terutama itu," ujarnya di Kantor Kejagung, Rabu (4/7/2012).

Selain itu pada kemampuan timnya, dibantu dengan peralataan yang dimiliki intelejen seperti alat sadap. Menurut Edwin, timnya juga telah bekerja selama 24 jam. Buronan kasus-kasus korupsi yang berada di daerah pedalaman mampu ditemukan tim satgas intelijen. Salah satu buron yang ditangkap itu adalah mantan Kepala Bidang Komersil Perum Bulog Riau, Muhammad Safei Matondang, yang ditangkap di kawasan Pancoran Jakarta Selatan, Minggu (17/6/2012). Buronan korupsi tersebut telah merugikan negara senilai Rp 9,3 miliar.

Kejagung juga menangkap Okyanita Kahimpong, terpidana kasus penggelapan Rp 103 miliar. Okyanita masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Ia ditangkap di Jalan Rungkut Majoyo Utara Blok A1 Nomor 4, Surabaya, pada Selasa (26/6/2012). Malam harinya, Kejagung berhasil menangkap Zulbuchari, terpidana kasus korupsi antara Perum Bulog Riau dan PT Rezki Cipta Ilahi di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kasus tersebut kerugian negara mencapai Rp 9 miliar.

Edwin mengatakan, masih banyak buronan yang belum tertangkap. Edwin mengaku timnya akan berusaha menangkap buronan lain. "Sebanyak-banyaknya (tangkap buron). Sepanjang ada buron kejaksaan kita, intel akan lakukan (penangkapan)," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com