Anas Apresiasi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilainya bekerja profesional dan cepat dengan memanggil dirinya kembali, Rabu (4/7/2012) pagi ini. Anas kembali dimintai keterangan terkait penyelidikan Hambalang setelah pekan lalu dipanggil untuk alasan yang sama.

"Saya berterimakasih kepada KPK yang bekerja profesional dan cepat, makanya, hari ini saya dimintai keterangan lagi. Itu artinya KPK bergerak cepat," kata Anas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu.

Anas memenuhi panggilan KPK didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat, antara lain, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustofa, Kepala Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Andi Nurpati, dan Ketua DPP Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika.

Sekitar pukul 10.00 WIB, Anas tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Menurut Anas, KPK telah memenuhi harapan publik dengan bekerja cepat dan profesional. Anas berharap, penyelidikan kasus Hambalang segera tuntas sehingga KPK dapat memproses kasus-kasus lain. Dia menambahkan, proses hukum Hambalang di KPK ini sedianya diikuti dengan cermat dan objektif.

"Agar proses hukum ini betul-betul berada pada wilayah hukum, bekerja pada jalur hukum yang sesungguh-sungguhnya," ujar Anas.

KPK meminta keterangan Anas terkait penyelidikan Hambalang. Panggilan hari ini merupakan kelanjutan panggilan Rabu (27/6/2012) pekan lalu. Pada panggilan pekan lalu, KPK meminta Anas untuk mengklarifikasi informasi-informasi yang diterima penyelidik baik dari Muhammad Nazaruddin maupun Ignatius Mulyono.

Kepada penyelidik, kedua orang itu menyebut keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang. Ignatius pernah mengaku kepada penyelidik KPK bahwa dirinya diminta Anas mengurus sertifikat tanah Hambalang dengan menghubungi Kepala Badan Pertanahan Nasional (sekarang mantan), Joyo Winoto.

Informasi senada disampaikan Nazaruddin ke penyelidik KPK. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengungkapkan kalau sertifikat lahan Hambalang kemudian disampaikan ke tangan Anas lalu diberikan ke Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, oleh Mahfud Suroso.

Anas membantah keterlibatan dirinya dalam proyek Hambalang. Anas yang pernah menjadi anggota Komisi X DPR yang bermitra dengan Kemenpora tersebut mengaku tidak tahu soal proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut.