Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Dukung Ibas Dampingi Ical

Kompas.com - 02/07/2012, 10:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendukung jika Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menjadi bakal calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden Partai Golkar Aburizal Bakrie pada Pemilihan Presiden 2014.

Anas kepada pers di Jakarta, Senin (2/7/2012) pagi, juga tidak mempermasalahkan Aburizal Bakrie (Ical) yang telah lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai capres.

"Saya kemarin diundang Pak Ical ketika deklarasi. Silakan duluan, nanti kita ketemu 2014. Kalau masalah menggandeng Mas Ibas, tanya sama Mas Ibas. Kalau saya setuju," ujar Anas seusai acara nonton bareng final Piala Eropa bersama jajaran DPP Partai Demokrat dan Fraksi Partai Demokrat DPR.

Ibas apresiasi

Menurut Anas, Partai Demokrat sampai saat ini belum pernah membicarakan mengenai capres atau cawapres yang akan diusung. "Ini kan baru 2012. Nanti kita 2014 baru akan ditetapkan. Dalam politik Partai Demokrat kan tepat waktu. Sabar saja," katanya.

Sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menanggapi pencalonan Ical sebagai capres dan juga pernyataan Ical bahwa akan menggandeng dirinya sebagai pasangan cawapres mengapresiasi hal itu. Namun, menurut dia, Partai Demokrat sampai saat ini belum memutuskan mengenai hal itu.

Dia pun mengucapkan selamat atas penetapan Ical sebagai capres 2014 dari Partai Golkar. "Saya apresiasi pernyataan Pak Ical. Tapi, sampai hari ini PD belum menentukan dan belum ada pembahasan. Demokrat belum memutuskan," katanya.

"Saya ucapkan selamat dan sampai ketemu di final 2014 nanti," katanya.

"Tentunya 2012 ini kita akan fokus konsolidasi. Apa yang disampaikan ketua umum sudah seperti apa yang sudah kerap media beritakan adalah benar. Semoga PD tetap solid dan bersatu. Kesolidan sampai detik ini masih terlihat di Demokrat," katanya.

Sementara mengenai adanya desakan mundur terhadap Anas sebagai ketua umum karena diduga terlibat kasus korupsi, Ibas mengatakan, dirinya skeptis karena sesuai dengan konstitusi partai, jika seseorang belum apa-apa maka kader tersebut belum bisa diberhentikan.

"Kalau belum apa-apa, ya belum bisa diberhentikan. 'Kan enggak bisa seseorang belum ada apa-apa diberhentikan. Cara seperti ini juga tidak sesuai dengan etika," katanya.

"Kalau dikatakan saat ini suara partai turun, itu pun menurut saya buat parpol biasa saja. Survei 'kan bisa menjadi bahan evaluasi dan feedback untuk tidak lupa diri. Kita harus lebih bisa merangkul masyarakat dan meramu program-program kerakyatan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com