Legitimasi Negara Lemah

Jakarta, Kompas - Peran negara dalam memberikan rasa aman kepada warga terkurangi karena hadirnya kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan dan menciptakan situasi atau rasa tidak aman.

”Negara mempunyai legitimasi monopoli kekerasan. Ketika ada kelompok lain yang dapat menekan, mereduksi, atau memengaruhi peran negara, seperti kelompok vigilante, legitimasi negara dalam monopoli kekerasan menjadi lemah,” ujar Kepala Biro Penelitian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Papang Hidayat di Jakarta, Jumat (29/6).

Papang menjelaskan, sesuai filosofi, peran negara (state) adalah menyejahterakan rakyat dan memberikan rasa aman.

Menurut Papang, aparat kepolisian tidak dapat berbuat banyak menghadapi berbagai kelompok ini karena secara politis dan bisnis memiliki hubungan dengan elite politik baik di tingkat lokal maupun nasional.

”Masalahnya, bukan saja di aparat kepolisian. Presiden sendiri sepertinya tidak menganggap penting masalah kelompok vigilante yang rentan melakukan kekerasan tersebut,” katanya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah menekankan pendekatan hukum dalam menangani kelompok apa pun. Karena itu, aparat ke- polisian harus tegas bertindak. ”Kita sulit mengubah pikiran orang. Namun, kalau melanggar hukum, ditindak,” katanya.

Djoko menambahkan, masyarakat secara luas juga perlu berperan menghadapi kelompok- kelompok yang rentan memakai aksi kekerasan.

Menurut Djoko, masalah aksi kekerasan itu tidak dapat diserahkan kepada pemerintah saja. Perlu peran aktif masyarakat mencari solusi bersama. (FER)