Pemerintah Terus Berkomunikasi

Jakarta, Kompas - Pemerintah terus menjalin komunikasi dengan sejumlah kelompok di Papua. Komunikasi tidak hanya dilakukan secara terbuka dengan kelompok yang keberadaannya diakui luas, tetapi juga secara tertutup dengan kelompok-kelompok tertentu.

”Komunikasi-komunikasi tidak harus dilakukan terbuka. Ada juga komunikasi tertutup yang kami lakukan,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Kamis (28/6).

Komunikasi tertutup yang dilakukan itu, menurut Djoko, melibatkan aparat intelijen. Komunikasi ditujukan kepada kelompok-kelompok bersenjata di Papua. Komunikasi sudah dijalin selama setahun terakhir.

”Mereka tidak mau terbuka. Beliau-beliau itu tidak mau bertemu dalam situasi yang sangat terbuka. Proses pendekatannya tidak mudah, harus lewat perantara, harus lewat orang-orang yang dipercaya,” tutur Djoko.

Menurut dia, pemerintah sedang berupaya menentukan kelompok-kelompok mana yang layak merepresentasikan keseluruhan masyarakat Papua. ”Tidak mungkin keseluruhan kelompok kita akomodir. Harus ditentukan siapa merepresentasikan siapa dan itu tidak mudah untuk Papua,” kata Djoko.

Sementara proses itu berlangsung, pemerintah melanjutkan komunikasi dengan sejumlah kelompok yang ada. ”Yang penting, apa yang sekarang berjalan terus dilanjutkan. Komunikasi terus. Saya dan Wakil Presiden menerima delegasi dari Papua. Bambang Darmono (Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) tiap tiga hari sekali menerima kelompok dari Papua,” ungkap Djoko.

Menanggapi upaya pemerintah, Poengky Indarti dari Imparsial mengatakan, jika upaya pemerintah melakukan komunikasi adalah seperti yang dilakukan Farid Husain selaku utusan khusus yang datang ke Papua dan berbicara dengan tokoh-tokoh Papua, itu dinilainya bagus. Upaya itu menunjukkan pemerintah serius menyelesaikan konflik dengan dialog bermartabat.

Namun, Poengky memberi catatan, pertemuan Farid dengan tokoh-tokoh Papua itu belum bisa disebut pemerintah sudah melakukan dialog. ”Ini hanya upaya persiapan dialog, belum menjadi dialog itu sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, jika yang dimaksud dialog adalah para pejabat dari Jakarta hadir di Papua untuk jumpa masyarakat, atau pejabat lokal di Papua mengajak pertemuan masyarakat, ini tidak bisa dianggap sebagai dialog. ”Harus dilihat, orang yang dimaksud memang diberi mandat. Bukan semua pejabat yang datang ke Papua dianggap melakukan dialog,” kata Poengky.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letnan Jenderal (TNI) Junianto Haroen mengatakan, persoalan Papua harus diselesaikan dengan cara-cara tanpa kekerasan. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin melihat akar persoalan Papua pada perbedaan persepsi soal Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, marjinalisasi masyarakat Papua, trauma operasi militer, dan gagalnya Otonomi Khusus.(ATO/EDN/ONG)