Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggito Yakin Dapat Mengelola Urusan Haji

Kompas.com - 26/06/2012, 19:24 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggito Abimanyu yang baru saja diangkat menjadi Direktur Jenderal Haji dan Umrah oleh Kementerian Agama yakin dirinya bisa menjalani jabatan barunya ini. Hal tersebut disampaikan kepada wartawan seusai pelantikan delapan pejabat eselon I dan II di Kementerian Agama.

"Ya, saya yakin bisa menjalani amanah ini. Mengenai persoalan haji, itu ada dua, soal ibadah dan manajemen pengelolaan," ujar Anggito Abimanyu di Kementerian Agama, Thamrin, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

"Insya Allah saya bisa memberikan kontribusi di pengelolaan, penyelenggaraan, dan keuangannya," katanya.

Selain itu, ia juga menjelaskan akan memperbaiki sistem penyelenggaraan haji yang sudah ada. "Saya kira penyelenggaraannya bisa diperbaiki. Tapi, saya mau mempelajarinya dulu dengan program sederhana untuk mensinkronkan sistem informasi haji, penempatan keuangan PPIH (panitia penyelenggara ibadah haji), dan DAU (dana alokasi umum) agar bisa dimanfaatkan lebih baik," kata Anggito.

Dalam tugasnya, ia berusaha cermat dalam mencocokkan komponen jumlah jemaah dan arus uangnya agar lebih efektif dan efisien. "Saya akan mencocokkan dulu akumulasinya dan besaran pertambahan dana setoran awal tiap tahunnya. Saya juga akan mensinkronkan komponen jadwal keberangkatan jemaah dikombinasikan dengan instrumen keuangan melalui portofolio yang disimpannya," kata dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tersebut.

Sebelumnya, ia mengaku sudah lama dihubungi Menteri Agama perihal jabatan yang disandangnya saat ini. Menurut Menteri Agama Suryadharma Ali, pemilihan Anggito yang berlatar belakang ekonom adalah karena ia mempunyai akreditasi yang bagus dalam perkara pengelolaan anggaran.  Keberadaan Anggito diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan haji dan umrah.

Anggito Abimanyu sendiri pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada masa kepemimpinan Sri Mulyani. Saat itu, dosen yang piawai memainkan alat musik flute ini juga pernah dikabarkan menjadi Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, surat penunjukan tak kunjung turun dengan alasan pangkatnya, eselon IB, belum memenuhi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com