Ribut-ribut Soal Negara Gagal

Dua hal penting yang sebenarnya perlu menjadi sorotan adalah soal kekerasan kelompok dan penerapan hak asasi manusia yang dinilai melemah dari tahun sebelumnya.

"Pemerintah Indonesia gagal untuk menciptakan akuntabilitas militer terkait pelanggaran hak asasi manusia dan tidak melakukan banyak hal untuk mencegah kekerasan terhadap kelompok agama, seksual, dan etnis minoritas," tulis FFP dalam laporan FSI tersebut.

Skor hak asasi manusia Indonesia juga dinilai meningkat karena kekerasan terhadap kelompok minoritas tersebut dan kebebasan media yang masih dianggap kurang memadai.

"Konflik sosial dan kekerasan kelompok terkait kesenjangan ekonomi akan terus menjadi tantangan bagi Indonesia," tulis FFP.

Penanganan Pemerintah

Guna menghadapi tantangan yang masih menjadi masalah tersebut, Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana kemudian menjelaskan beberapa langkah yang telah ditempuh pemerintah guna mempercepat prosesnya.

"Untuk kekerasan kelompok sudah ada prioritas polhukam dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) yang akan segera diperkuat melalui peraturan presiden," kata Armida.

Sementara itu, mengenani masalah legitimasi pemerintahan, pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi dan strategi nasional percepatan pemberantasan korupsi.

"Tetapi seluruh implementasinya akan sangat berganung pada kinerja dan koordinasi antara pelaksana, pemerintah daerah, dan konsistensi penganggaran terhadap perencanaan," katanya.

Armida juga menekankan bahwa kedua belas indikator yang ada dalam FSI versi FPP itu telah menjadi bagian dari prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Kerja PEmerintah tahun 2013.

"Semuanya butuh waktu, soal korupsi misalnya indeks persepsi korupsi kita yang meningkat, artinya ada progres walaupun tidak bisa dikatakan masalahnya sudah selesai," katanya.

Berdasarkan indeks yang disusun FFP tersebut, Armida mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia juga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama soal tekanan kependudukan.

"Yang juga menjadi pertimbangan dalam indeks/survei itu adalah ada hal yang tidak semata-mata bisa ditangani oleh pemerintah semisal bencana alam, kelangkaan pangan, atau malnutrisi, karena ada elemen masyarakat yang juga ikut berperan," kata Armida.

Walaupun secara pribadi Armida menyampaikan ketidakpuasannya terhadap FSI yang dinilai lemah dalam hal metodologi pembobotan indeks, namun Menteri PPN itu menyimpulkan bahwa pemerintah memang harus lebih giat melaksanakan percepatan penanganan masalah.

"Saya tidak bermaksud memperdebatkan (indeksnya), tetapi selama lembaga tersebut konsisten dalam metodologi dan datanya, maka bisa dijadikan pembanding untuk dijadikan masukan bagi pemerintah," kata Armida.

"Yang terpenting sekarang jika kita ingin keluar dari zona "warning", untuk menuju zona moderat, tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus bahu membahu dari tingkatan terendah," tegasnya.