Waktu Demokrat Hanya sampai September

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat disebut hanya memiliki waktu sampai September 2012 atau satu setengah tahun sebelum Pemilu 2014 untuk memperbaiki keadaan di internal partai. Jika sampai September kisruh tak terselesaikan, maka sulit bagi Demokrat untuk menaikkan elektabilitas partai.

"Kalau sampai September soliditas, konsolidasi internal tidak terjadi, yah 10 persen aja (elektabilitas). Kalau bisa diselesaikan September, Partai Demokrat akan aman," kata Sukardi Rinakit peneliti Soegeng Sarjadi Syndicate di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/6/2012).

Sukardi memprediksi Partai Demokrat tak akan turun di bawah 10 persen atau menjadi parpol kecil meskipun kisruh tak terselesaikan. Dia juga memperkirakan kenaikan elektabilitas Demokrat hanya sekitar tiga persen dari angka saat ini jika kisruh itu dapat diselesaikan.

Sukardi menambahkan, penurunan elektabilitas Partai Demokrat memang kenyataan, bukan hasil rekayasa dari lembaga survei. Jika ada rekayasa, kata dia, tidak mungkin berbagai lembaga survei sampai menyebut hal yang sama.

Sebelumnya, hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia menempatkan Demokrat di urutan ketiga dengan angka sebesar 11,3 persen. Di atas Demokrat, klaim LSI, yakni Partai Golkar dengan angka 20,9 persen, lalu PDI Perjuangan 14 persen.

Adapun survei Soegeng Sarjadi Syndicate menempatkan Demokrat juga di posisi ketiga dengan tingkat dukungan sebesar 10,7 persen. Di atas Demokrat yakni Partai Golkar sebesar 23 persen, dan PDI-P 19,6 persen.

"Turunnya Partai Demokrat karena ada image yang berubah di masyarakat. Menurut saya, ini menyangkut karakter kita yang mudah lupa, mudah bosan, mudah kasihan. Kita secara kultural tidak suka melihat konflik terus menerus," ucapnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, berdasarkan AD/ART partai, tidak ada peluang untuk menggantikan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Namun, Ruhut berharap agar partai memikirkan terus menurunkan elektabilitas partai. Dalam sebulan terakhir saja, kata dia, elektabilitas Demokrat sudah turun tiga persen.

Apalagi, lanjut anggota Komisi III itu, tidak ada jaminan kalau Anas tidak akan terjerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi nantinya. Ruhut menyinggung baru terjeratnya Miranda S Goeltom terkait perkara suap cek perjalanan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia setelah orang-orang yang terlibat bebas dari penjara.

"Apa jaminan (Anas) tidak jadi Miranda Goeltom? Dalam penyelidikan ke penyidikan itu namanya pengembangan. Pengembangan itu tidak bisa diatur," kata Ruhut.