Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ragu, FP Demokrat Akan Undang Lembaga Survei

Kompas.com - 18/06/2012, 11:49 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat akan mengundang lembaga-lembaga survei untuk mengetahui lebih detail mengenai jajak pendapat yang telah dilakukan. Sejumlah jajak pendapat itu menyebut elektabilitas Partai Demokrat terus melorot.

"Nanti kita akan undang lembaga survei untuk paparkan apa saja yang disurvei," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/6/2012).

Nurhayati dimintai tanggapan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang menempatkan Partai Demokrat di urutan ketiga dengan tingkat dukungan sebesar 11,3 persen. Di atas Partai Demokrat, menurut klaim LSI, terdapat Partai Golkar dengan angka 20,9 persen lalu PDI Perjuangan (PDI-P) 14 persen.

Sebelumnya, survei Soegeng Sarjadi Syndicate menempatkan Partai Demokrat juga di posisi ketiga dengan tingkat dukungan sebesar 10,7 persen. Di atas Partai Demokrat terdapat Partai Golkar sebesar 23 persen dan PDI-P 19,6 persen.

Nurhayati mengatakan, selama ini publik hanya menerima hasil survei. Publik tak pernah tahu pertanyaan apa yang ditanyakan ke responden, latar belakang responden, dan hal lainnya. Jika pertanyaan dikaitkan dengan kasus korupsi, maka hal itu menurutnya tentu akan berdampak pada elektabilitas partai.

"Kita tidak mau ada pembodohan. Yang disurvei ini kan selalu dikaitkan dengan persidangan Nazaruddin. Kenapa yang disurvei itu bukannya program pemerintah berhasil atau tidak?" ucapnya.

Menurut Nurhayati, hasil survei yang telah dirilis sejumlah lembaga survei berbeda dengan kenyataan. Dia memberi contoh keadaan di daerah pemilihannya, Malang Raya, Jawa Timur, yang masih menilai positif Partai Demokrat dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Survei ini kan selalu dikaitkan dengan kasus yang melanda kader. Di balik itu banyak program pemerintahan Pak SBY. Program pemerintah yang prorakyat banyak sekali. Kita tidak boleh menafikan keberhasilan Pak SBY seperti jaminan persalinan, program desa internet, dan banyak program lain, yang di dalamnya fraksi dan partai ikut mengawal," kata anggota Komisi I DPR itu.

Ketika ditanya apakah ia yakin tidak akan terjadi penurunan suara Demokrat dalam Pemilu 2014, Nurhayati menjawab, "Insya Allah, kita lihat saja 2014. Saya berharap 148 anggota dewan akan tetap menjadi anggota Dewan di 2014."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com