Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Curigai Pengacara Nazaruddin Bantu Pelarian Neneng

Kompas.com - 13/06/2012, 23:58 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mencurigai sejumlah pengacara Muhammad Nazaruddin membantu pelarian istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni. Jika sewaktu-waktu diperlukan, KPK bisa saja memanggil sejumlah pengacara Nazaruddin tersebut untuk diperiksa.

"Setelah 1 x 24 jam, akan dilihat apakah pengacara-pengacara yang mengaku-ngaku ini akan dimintai keterangan," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Rabu (13/6/2012) di Jakarta.

Bambang juga menegaskan, hingga ditangkap sore tadi, Neneng belum menunjuk pengacaranya. Pada 25 April 2012 lalu, KPK menerima surat dari beberapa pengacara Nazaruddin yang mengaku sebagai kuasa hukum Neneng. "Surat masuk ke KPK dari lawyer Nazaruddin yang menyatakan bahwa mendapat kuasa dari Nazaruddin untuk mengurus kepulangan istrinya," kata Bambang.

Ia menambahkan, surat kuasa seharusnya diberikan oleh Neneng, bukan dari pihak lain termasuk dari suami Neneng sekalipun. Hingga pemeriksaan malam ini, menurut Bambang, Neneng sama sekali belum memberi surat kuasa kepada siapa pun. "Oleh karena itu, siapa pun yang ingin tangani Neneng, dipersilakan. Namun, ikutilah aturan, gunakan etika, jangan mengaku-ngaku karena ini bisa bermasalah," tambah Bambang.

KPK menangkap Neneng di rumahnya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, sekitar pukul 15.30 WIB. Dia kemudian digelandang ke Gedung KPK dan tiba sekitar pukul 16.58 WIB.

Begitu Neneng tiba di Gedung KPK, tiga pengacara Nazaruddin, yakni Hotman Paris Hutapea, Rufinus Hutauruk, dan Junimart Girsang, menyambangi Gedung KPK. Junimart mengatakan, Neneng bukan ditangkap penyidik KPK, melainkan menyerahkan diri. Pernyataan itu dibantah oleh Bambang. "Tidak benar ada menyerahkan diri dan macam-macam," ujar Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com