Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoe Gandeng Yusril Jadi Kuasa Hukum

Kompas.com - 13/06/2012, 17:17 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama pengacara Yusril Ihza Mahendra nampaknya tengah laris dalam mengawal beberapa kasus hukum saat ini. Kali ini, CEO PT Bhakti Investama, Hary Tanoesoedibjo menggandeng Yusril untuk menjadi kuasa hukumnya. Padahal, saat ini Hary hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepengurusan restitusi pajak PT Bhakti Investama.

Hary membantah bahwa ia memilih Yusril karena kepiawaian Yusril dalam memenangkan beberapa gugatan hukum saat ini. "Yusril pasti bela saya kalau ada apa-apa, saya pun begitu, karena kami memang berteman baik," kata Hary di gedung MNC Tower, Jakarta Pusat, Rabu (13/6/2012).

Sementara itu, Yusril yang dimintai tanggapan soal perusahaan Hary yang diduga terlibat kasus korupsi menyatakan kasus tersebut sebenarnya bukanlah kasus besar. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sepantasnya menangani kasus tersebut. "Di kasus ini tidak ada kerugian negara, hanya gratifikasi. Seharusnya KPK menangani kasus korupsi besar di atas Rp 1 miliar dan yang menimbulkan perhatian masyarakat. Ini bisa ditangani penegak hukum lain," jelasnya.

Ia menyatakan KPK juga sebaiknya segera menyelesaikan kasus tersebut sehingga tidak menimbulkan isu simpang siur yang makin besar dan tidak sesuai fakta yang ada. Terutama mengenai dugaan keterlibatan PT Bhakti Investama yang selama ini telah dibantah oleh jajaran direksi perusahaan tersebut.

Terakhir Yusril menyatakan ia mendukung Hary untuk melakukan klarifikasi kasus itu di KPK. Menurutnya ada beberapa kejanggalan mengenai dibawanya nama perusahaan tersebut dalam kasus dugaan suap itu. "Apa urusannya di Jakarta dengan pegawai pajak di Sidoarjo, kalau kaitannya suap dan gratifikasi itu dilakukan terhadap orang yang otoritasnya bisa melakukan sesuatu, tapi kalau tidak ya tidak bisa dibilang gratifikasi. Ini harus diklarifikasi," ujar Yusril.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com