Kompas.com - 13/06/2012, 10:04 WIB
|
EditorFransiskus Sarong

JAKARTA, KOMPAS.com - Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada TNI dan Polri untuk melakukan operasi pemulihan keamanan di Papua, dapat menimbulkan gejolak baru di daerah itu. Masalah di Papua sangat kompleks hingga harus diselesaikan secara komprehensif melalui cara damai dan bermartabat.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat TB Hasanuddin, Rabu (13/6/2012) menuturkan, penegakan hukum memang sebuah keharusan di Papua. Namun, menyandarkan penyelesaian persoalan kepada operasi pemulihan keamanan, dapat menjadi langkah yang tidak komprehensif.

"Operasi pemulihan keamanan, bahkan bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena masalah di Papua tak hanya di bidang keamanan," kata Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, ada empat masalah besar di Papua. Pertama, belum maksimalnya pelaksanaan otonomi khusus, terutama untuk pembangunan di bidang kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, adanya diskriminasi dan marjinalisasi terhadap masyarakat asli Papua. Ketiga , adanya trauma di sebagian masyarakat di Papua akibat tindakan represif aparat keamanan di masa lalu, tapi tidak diselesaikan secara tuntas. Keempat, masih adanya perbedaan persepsi tentang terintegrasinya Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui melalui Pepera tahun 1969.

Keempat masalah itu, lanjut Hasanuddin, semakin bertambah runyam dengan munculnya kasus penembakan "gelap." Dalam 18 bulan terakhir, sudah terjadi lebih dari 30 kali penembakan dan hampir semuanya belum dapat diungkap oleh kepolisian.

Kasus penembakan itu, menurut Hasanuddin, telah menimbulkan rasa saling curiga antara TNI dengan Polri dan TNI/POLRI dengan rakyat Papua.

"Penyelesaian masalah di Papua harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya lewat pendekatan keamanan," harap Hasanuddin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politikus PKS Nilai Pemindahan IKN Bukan Solusi, tetapi Masalah Baru

Politikus PKS Nilai Pemindahan IKN Bukan Solusi, tetapi Masalah Baru

Nasional
87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

Nasional
PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

Nasional
Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

Nasional
Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

Nasional
KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

Nasional
KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

Nasional
PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

Nasional
Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

Nasional
Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Perludem: Tanpa Revisi UU Pemilu, Tren Peradilan Politik Akan Menguat

Perludem: Tanpa Revisi UU Pemilu, Tren Peradilan Politik Akan Menguat

Nasional
Soal Pelat Mobil Arteria, Ombudsman Nilai Ada Potensi Maladministrasi di Polri

Soal Pelat Mobil Arteria, Ombudsman Nilai Ada Potensi Maladministrasi di Polri

Nasional
Golkar Minta KPK Evaluasi Sistem Keamanan Setelah Wali Kota Nonaktif Bekasi Gelar Pertemuan Daring

Golkar Minta KPK Evaluasi Sistem Keamanan Setelah Wali Kota Nonaktif Bekasi Gelar Pertemuan Daring

Nasional
IKN Nusantara Dipimpin Kepala Otorita Tanpa DPRD, Pakar: Pendekatan Proyek

IKN Nusantara Dipimpin Kepala Otorita Tanpa DPRD, Pakar: Pendekatan Proyek

Nasional
Kemenkes: Masa Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Omicron 10-13 Hari

Kemenkes: Masa Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Omicron 10-13 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.