Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Australia, Menlu Dapat Acungan Jempol

Kompas.com - 09/06/2012, 13:04 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang secara terbuka menyatakan kecewa dengan kebijakan Australia yang memberikan suaka kepada Kapten Emad mendapatkan pujian. Kapten Emad diduga merupakan otak di balik tindak pidana penyelundupan manusia.

Guru Besar FH Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, sikap Marty patut diapresiasi dan diacungi jempol. "Dalam dunia diplomasi, pernyataan Menlu Marty merupakan tamparan bagi Pemerintah Australia dan karenanya patut mengubah kebijakannya," kata Hikmahanto, Sabtu (9/6/2012).

Marty juga mengatakan, kebijakan tersebut sulit diterima bangsa Indonesia. Terlebih, Pemerintah Australia menghukum orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia.

Menurut Hikmahanto, Marty telah mengedepankan kepentingan warga Indonesia yang diperlakukan tidak adil oleh pemerintah negara lain. Ketegasan Marty diharapkan berdampak pada pemahaman Pemerintah Australia bahwa Indonesia bukanlah negara yang mudah diatur dan ditekan oleh Australia. Indonesia patut diperlakukan oleh Pemerintah Australia sejajar dengan negara besar, seperti China dan Amerika Serikat.

"Sikap Menlu Marty seharusnya menjadi contoh bagi para menteri lain ketika berhubungan dengan Australia. Mereka sepatutnya mengedepankan kepentingan warga dan bangsa Indonesia mengingat warga Indonesia adalah konstituen mereka," kata Hikmahanto.

Berita terakhir menyebutkan, Polisi Federal Australia (AFP) menyatakan, Kapten Emad sudah meninggalkan Australia kendati telah menjadi fokus penyelidikan polisi sejak lama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com