Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekerasan di Papua Sistematis dan Terorganisasi

Kompas.com - 09/06/2012, 10:45 WIB
Marcellus Hernowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat TB Hasanuddin melihat, sejumlah aksi kekerasan yang belakangan ini terjadi di Papua dilakukan secara terorganisasi dan sistematis. Tidak menutup kemungkinan aksi-aksi itu bertujuan menciptakan instabilitas di Papua dalam rangka mendorong daerah itu keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ironisnya, pemerintah daerah dan aparat di Papua terlihat tidak solid dalam mengatasi berbagai aksi kekerasan di Papua. "Pemerintah daerah tidak efektif sama sekali, disusul dengan riuh rendahnya pilkada yang menimbulkan ketegangan baru. Sedangkan aparat, khususnya intelijen, hampir tidak berdaya mengungkap dalang dari semua kekerasan di Papua, malah terkesan mereka saling curiga," tutur Hasanuddin, Sabtu (9/6/2012),

Untuk mengatasi hal ini, lanjut Hasanuddin, yang adalah mayor jenderal purnawirawan, penanganan kekerasan di Papua harus dilakukan secara simultan melalui dua jalur, yaitu operasi intelijen terpadu dan operasi khusus diplomasi. "Operasi intelijen terpadu harus dilakukan secara terpusat karena daerah sudah tidak lagi efektif, dengan melibatkan semua komponen terkait."

"Sementara itu, Kementerian Luar Negeri harus lebih aktif mengorganisasi dan memotong berbagai upaya menginternasionalisasikan masalah Papua," harap Hasanuddin, politisi dari PDI Perjuangan. Akhirnya, kata Hasanuddin, kunci keberhasilan penanganan Papua terletak pada kehendak politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kehendak politik Presiden menjadi penting dan amat dibutuhkan dalam penanganan Papua karena kekerasan di daerah itu dalam 18 bulan terakhir telah tersebar di hampir semua wilayah Papua.

Korban kekerasan antara lain terjadi di Sorong yang menyebabkan seorang warga sipil meninggal, Puncak Jaya (tujuh orang aparat meninggal dan satu terluka, lima warga sipil meninggal dan dua lainnya terluka), Mulia (seorang aparat meninggal), Wamena (satu orang aparat meninggal) , Abepura (empat warga sipil meninggal), Jayapura (seorang aparat meninggal, lima warga sipil meninggal), Merauke (dua aparat meninggal), Timika/Mimika (tiga aparat meninggal dan satu luka, delapan warga sipil meninggal dan tiga terluka), serta Paniai (seorang warga sipil meninggal dan empat lainnya terluka).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Nasional
    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Nasional
    Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Nasional
    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com