Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Hadiri Rapat 2 Tahun, Kepala BPN Dinilai Lecehkan Komisi II

Kompas.com - 07/06/2012, 13:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kepala BPN) Joyo Winoto dikritik internal Komisi II DPR. Pasalnya, Joyo tak pernah memenuhi undangan rapat Komisi II selama lebih dari dua tahun.

"Terakhir datang tahun 2009 akhir dan 2010 awal, ketika anggota DPR baru dilantik," kata anggota Komisi II, Nurul Arifin, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2012). Dalam rapat hari ini, Joyo tak lagi hadir dengan alasan tidak sehat.

Nurul menilai, sikap Joyo itu bisa dianggap pelecehan kepada Komisi II. Dia meminta agar Joyo mundur dari jabatannya. Atas sikap Joyo, pihaknya sempat ingin memboikot rapat-rapat dengan BPN, termasuk rapat hari ini.

Namun, karena rapat ini penting untuk BPN lantaran menyangkut anggaran untuk tahun 2013, maka boikot diurungkan. "Kalau kami (Komisi II) boikot, bisa saja. Sebagian besar anggota yang lain juga tersinggung," kata politisi Partai Golkar itu.

Sekretaris Utama BPN Managam Manurung mengatakan, pihaknya meminta maaf atas ketidakhadiran Joyo. Menurut dia, Joyo tidak bisa hadir lantaran disarankan istirahat oleh dokter pasca-cek kesehatan.

Seperti diberitakan, Komisi II telah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Kepala BPN. Permintaan itu disampaikan melalui surat sejak awal tahun 2012. Komisi II menilai kinerja Joyo buruk, terutama dalam menyelesaikan masalah pertanahan.

Ketidakcakapan BPN itu, antara lain, terbukti dengan banyaknya sengketa pertanahan yang tak kunjung terselesaikan. Komisi II sudah menerima sekitar 200 laporan pengaduan sengketa pertanahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com