Prabowo Unggul di Survei

Secara terpisah, peneliti The Indonesian Institute, Hanta Yuda AR, mengatakan, pemunculan nama Jusuf Kalla sebagai capres oleh Partai Nasdem merupakan imbas tidak adanya pelembagaan faksionalisme di Partai Golkar. Ada beragam faksi yang relatif kuat, masing-masing berdiri secara mandiri dan memiliki patron politik, dengan jaringan, kapital, dan pengaruh relatif seimbang di Partai Golkar. ”Golkar pasca-Soeharto tak ada pemilik ’saham’ mayoritas,” ujar Hanta.

Ia menuturkan, selama tak ada pelembagaan faksionalisme dan konsensus mekanisme penetapan capres melalui konvensi yang terbuka dan demokratis akan terus terjadi tokoh Partai Golkar diusung partai lain.

”Partai-partai, termasuk Golkar, harus mengadakan konvensi terbuka dan demokratis, seperti di Amerika Serikat. Tentunya dengan beberapa kombinasi dan efisiensi,” kata Hanta.

Pertarungan antarfaksi di Partai Golkar selalu menajam saat pemilihan ketua umum dan penetapan capres. Akibatnya, tiap menjelang pemilu, faksi di internal justru saling melemahkan. Selama ini, jabatan ketua umum dianggap sebagai separuh tiket menuju capres. ”Logika itu yang sering menyulut konflik internal. Ongkos politik jadi ketua umum ’mahal’ sekali, membuat ketua umum tidak rela membuat mekanisme terbuka dan demokratis,” sebut Hanta.

Terkait rencana revisi Undang-Undang Pemilu Presiden, para anggota Badan Legislasi DPR masih minta tim ahli mendalami dan menyusun ulang naskah akademik RUU. Menurut anggota Baleg, Nurul Arifin, antara naskah akademik dan RUU masih terdapat sejumlah persoalan yang tidak cocok.

”Sebagian besar anggota Baleg mempertanyakan semangat revisi RUU ini,” ujar Nurul.(ONG/DIK)