DPR Lembaga Paling Korup, Berikutnya Kantor Pajak dan Kepolisian

JAKARTA, KOMPAS.com- Hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) dianggap lembaga paling korup oleh 47 persen dari 2.192 responden. Survei ini dilakukan di 163 kabupaten kota di 33 provinsi. Sementara itu, di bawah DPR ada kantor pajak yang dinilai 21,4 paling korup. Urutan berikutnya adalah, kepolisian yang dipilih oleh 11,3 persen responden.

"Partai politik juga dianggap korup oleh 3,9 persen responden, Kejaksaan Agung sebesar 3,6 persen, layanan birokrasi, sebesar 3,1 persen. Di sisi lain lembaga Kehakiman juga dianggap korup oleh 2,6 persen, Bank Indonesia sebesar 1, 2 persen dan MK 1 persen," kata koordinator SSS, Muhammad Dahlan di Jakarta, Rabu (6/6/2012).

Sementara itu sejumlah lembaga yang memiliki persentase rendah korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu 0,9 persen, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar 0,6 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 0,5 persen, Kepresiden 0,2 persen, Mahkamah Agung 0,2 persen, dan TNI 0,1 persen.

"Yang tidak menjawab soal ini ada 2,3 persen," sambungnya.

Masih dengan hasil survei tentang anggota dewan, Dahlan menyatakan, kebanyakan responden juga menyebut anggota Dewan hanya masuk ke Senayan untuk mencari nafkah semata.

Dari 2.912 responden itu, 62,4 persen menyebut demikian. "Yang menyebut bahwa DPR menjalankan tugas sebagai wakil rakyat hanya 21,3 persen. Yang menjawab tidak tahu 15,6 persen dan tidak menjawab pertanyaan ini 0,8 persen," jelasnya.

Akibat perilaku sebagian anggota dewan yang hanya mencari nafkah dan korup, maka kata dia, sebagian responden tidak menganggap gedung DPR sebagai tempat wakil rakyat berkumpul. Dari survei ini, kata dia, 52,6 persen responden menganggap DPR hanya sebagai tempat berkumpulnya orang partai. Sementara hanya 29,1 persen menganggap DPR sebagai tempat kumpul wakil rakyat.

"Yang menjawab tidak tahu 17,8 persen dan tidak menjawab pertanyaan ini, 0,5 persen," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat politik, J Kristiadi mengaku tak heran lagi. Ini kata dia, sudah menjadi tradisi yang sulit dipungkiri. DPR, kata dia, harus berbenah diri, jika ingin mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat. "Saya kira sudah disebutkan di bukunya Jafar Hafsah, dia mengatakan bagaimana medan politik kotor, bagaimana politisi dan anggota DPR hanya mencari duit. Buku Benny K Harman juga mengatakan ini sudah menjadi Dunia Mafia dan Republik Koruptor. Kurang gila apalagi coba," kata Kristiadi dengan nada bertanya.