Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenderal Pramono Edhie Wibowo Layak Capres, Bukan Cawapres

Kompas.com - 05/06/2012, 12:58 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai, Jenderal (TNI) Pramono Edhie Wibowo layak menjadi calon presiden atau capres di Pemilu 2014, bukan sebagai calon wakil presiden (cawapres). Menurut Max, bukan tidak mungkin Partai Demokrat mengusung Pramono sebagai capres nantinya.

"Dari nuansa saat ini, dia (Pramono) masuk sebagai capres. Pengambilan keputusannya prima dan orangnya tegas. Kalau dijadikan cawapres, saya pikir apa dia mau?" kata Max di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Max dimintai tanggapan atas sikap Partai Golkar yang membidik Pramono sebagai cawapres untuk mendampingi Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical dalam Pilpres 2014.

Max mengatakan, sejumlah pihak boleh saja mengusulkan Pramono untuk maju dalam Pilpres. Namun, kata anggota Komisi I itu, keputusan menerima atau menolak ada pada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Meski demikian, Max meminta agar semua parpol tidak mengganggu kerja ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sebagai KSAD. "Pak Pramono seorang pemimpin, dan dia dilirik banyak orang. Biarkanlah dia konsentrasi dengan tugas," ucapnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, Pramono Edhie tak berambisi menjadi capres atau cawapres. "Dia teman akrab saya. Dia tak pernah berpikir capres maupun cawapres," kata Ruhut.

Sebelumnya, Pramono enggan berkomentar perihal wacana pengusungan dirinya dalam Pilpres 2014. "Saya enggak tahu. Tanya yang umumin," kata Pramono beberapa waktu lalu di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com