Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Diminta Lebih Tegas Soal Suriah

Kompas.com - 30/05/2012, 11:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia didesak mengambil sikap politik yang tegas terhadap peristiwa pembantaian warga sipil di Suriah. Pemerintah Indonesia diminta mendorong Persatuan Bangsa-Bangsa dan Liga Arab untuk memberikan sanksi berat kepada Suriah.

"Indonesia memang termasuk sangat lambat dan tidak tegas dalam mengambil kebijakan politik. Kalau lihat eskalasi yang terjadi di Suriah, ini sudah terjadi kekerasan sistemik yang berkelanjutan meskipun segala upaya damai sudah dilakukan, termasuk dari PBB. Jadi, Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus mengambil sikap politik yang lebih tegas," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Sebelumnya, sebanyak 108 warga tewas dan 300 orang terluka akibat penyerangan yang dilakukan militer Suriah di Houla. Sebanyak 34 orang tewas adalah anak-anak.

Mahfudz mengatakan, Pemerintah Indonesia sebaiknya menarik duta besar Indonesia di Suriah sebagai bentuk protes. Pemerintah juga harus memastikan bahwa tidak ada lagi warga negara Indonesia di Suriah.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi pembantaian itu. Menurut dia, Pemerintah Indonesia terus meminta kepada Pemerintah Suriah untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.

"Bukan hanya mengimbau dan menuntut, kita juga bagian dari tim peninjau PBB. Ada 16 perwira kita, baik dari kepolisian maupun TNI yang bertugas sebagai observer masalah Suriah," kata Marty.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com