DPS Amburadul, Rapat Pleno Penetapan DPT Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya dugaan pemilih fiktif dan pemilih ganda pada Data Pemilih Sementara (DPS) pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 membuat sejumlah partai politik meminta agar rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditunda.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik meminta pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dan seluruh panitia Pilkada dari tingkat kelurahan untuk menghentikan rapat pleno yang hari ini dilaksanakan. Ini mengingat jumlah DPS yang masih dinilai rancu karena berbeda jauh dengan jumlah penduduk pada rekam data e-KTP.

"Jadi ada 900.00 hingga 1,4 juta yang fiktif. Ini merupakan tanggung jawab dari Dinas Dukcapil karena basisnya data penduduk dari situ. Yang kedua KPUD karena mereka yang verifikasi," kata Taufik, saat jumpa pers bersama Partai Politik Peserta Pilkada, di Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (18/5/2012).

Ia bahkan mengungkapkan bahwa data DPS yang sudah beredar saat ini masih amburadul sehingga KPU Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk memperbaikinya.

"Ini bisa kena pidana umum atau pidana pilkada lho karena memanipulasi data. Semuanya sudah diatur dalam aturan KPU maupun undang-undang," jelas Taufik.

Jumat (18/5/2012) ini memang diadakan rapat pleno oleh berbagai tingkat panitia Pilkada DKI Jakarta untuk menentukan DPT yang berasal dari DPS. Untuk itu sebelum DPT benar disahkan, pihak partai politik peserta Pilkada mencoba untuk mengusut selisih data yang cukup jauh ini agar tidak terjadi kecurangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil pemantauan Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) di sejumlah kelurahan di Jakarta Barat selama seminggu ini membuktikan adanya data yang ganda. Berikut kelurahan yang dipantau yaitu Kelurahan Tanjung Duren Utara, Wijaya Kusuma, Krukut, Tangi, Duri Utara, Duri Kepah, Kebon Jeruk, Pekojan, dan Kapuk.