Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BAKN: Kami Tidak Gunakan Uang Negara Satu Sen Pun

Kompas.com - 17/05/2012, 06:40 WIB
Heru Margianto

Penulis

LONDON, KOMPAS.com — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Sumarjati Arjoso menegaskan, kunjungan kerja sejumlah anggota BAKN ke Inggris dan Belanda tidak menggunakan uang negara. BAKN datang memenuhi undangan parlemen Inggris dan Belanda, difasilitasi lembaga donor USAID, untuk memahami praktik pengawasan anggaran yang berlangsung di kedua negara tersebut.

"Kami naik pesawat dengan tiket ekonomi. Kami difasilitasi USAID. Kami tidak menggunakan uang negara satu sen pun. Jadwal kunjungan dibuat parlemen setempat dan didiskusikan bersama USAID dan kami. Jadi kami ke sini bukan untuk jalan-jalan," kata Sumarjati, dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di London yang berlangsung di Kedutaan Besar Indonesia di London, Inggris, Rabu (16/5/2012) malam seperti dilaporkan wartawan Kompas.com, Heru Margianto.

Sumarjati menyampaikan ini menjawab tuntutan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di United Kingdom yang meminta transparansi kunjungan kerja lima angggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ke Inggris. PPI dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan Rizky meminta kepada rombongan BAKN untuk menjelaskan urgensi dan transpransi anggaran yang digunakan dalam kunjungan kerja ini.

Salah satu anggota rombongan, Eva Kusuma Sundari, menambahkan, prinsip transparansi kunjungan kerja ini sudah diterapkan sebelum keberangkatan dengan menggelar jumpa pers di Jakarta. Ia menjelaskan, tujuan utama kunjungan BAKN adalah peningkatan kapasitas kelembagaan.

Selama ini, kata Eva, peran BAKN sebagaimana digariskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau dikenal dengan UU MD3 sangat terbatas. BAKN hanya berwenang menelaah laporan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR dan melaporkannya kepada komisi-komisi terkait.

"Target kunjungan ini adalah melakukan revisi terhadap UU MD3 agar BAKN memiliki kewenangan yang lebih efektif. BAKN ini lembaga baru yang dibentuk pada tahun 2009. Ini praktik baru fungsi pengawasan yang dilakukan parlemen terhadap penggunaan keuangan negara. Kami ingin setiap sen uang negara harus dipertanggungjawabkan," tutur Eva.

Sepanjang hari Rabu, rombongan BAKN bertemu dengan perwakilan Office for Budget Responsibility, National Audit Office, dan Public Account Committe Pemerintah Inggris. Mereka juga mengikuti rapat resmi Public Account Committe dengan pejabat senior pemerintahan.

Selain Eva Kusuma Sundari (F-PDIP), rombongan yang dipimpin Sumarjati Arjoso (F-Gerindra) ini juga beranggotakan Yahya Sacawirya (F-PD), Kamarudin Syam (F-PG), dan Nur Yasin (PKB). Turut pula dalam rombongan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. Rombongan akan berada di Inggris sampai Jumat (18/5/2012), dilanjutkan ke Belanda hingga Kamis (24/5/2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com