Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BAKN: Kami Tidak Gunakan Uang Negara Satu Sen Pun

Kompas.com - 17/05/2012, 06:40 WIB
Heru Margianto

Penulis

LONDON, KOMPAS.com — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Sumarjati Arjoso menegaskan, kunjungan kerja sejumlah anggota BAKN ke Inggris dan Belanda tidak menggunakan uang negara. BAKN datang memenuhi undangan parlemen Inggris dan Belanda, difasilitasi lembaga donor USAID, untuk memahami praktik pengawasan anggaran yang berlangsung di kedua negara tersebut.

"Kami naik pesawat dengan tiket ekonomi. Kami difasilitasi USAID. Kami tidak menggunakan uang negara satu sen pun. Jadwal kunjungan dibuat parlemen setempat dan didiskusikan bersama USAID dan kami. Jadi kami ke sini bukan untuk jalan-jalan," kata Sumarjati, dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di London yang berlangsung di Kedutaan Besar Indonesia di London, Inggris, Rabu (16/5/2012) malam seperti dilaporkan wartawan Kompas.com, Heru Margianto.

Sumarjati menyampaikan ini menjawab tuntutan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di United Kingdom yang meminta transparansi kunjungan kerja lima angggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ke Inggris. PPI dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan Rizky meminta kepada rombongan BAKN untuk menjelaskan urgensi dan transpransi anggaran yang digunakan dalam kunjungan kerja ini.

Salah satu anggota rombongan, Eva Kusuma Sundari, menambahkan, prinsip transparansi kunjungan kerja ini sudah diterapkan sebelum keberangkatan dengan menggelar jumpa pers di Jakarta. Ia menjelaskan, tujuan utama kunjungan BAKN adalah peningkatan kapasitas kelembagaan.

Selama ini, kata Eva, peran BAKN sebagaimana digariskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau dikenal dengan UU MD3 sangat terbatas. BAKN hanya berwenang menelaah laporan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR dan melaporkannya kepada komisi-komisi terkait.

"Target kunjungan ini adalah melakukan revisi terhadap UU MD3 agar BAKN memiliki kewenangan yang lebih efektif. BAKN ini lembaga baru yang dibentuk pada tahun 2009. Ini praktik baru fungsi pengawasan yang dilakukan parlemen terhadap penggunaan keuangan negara. Kami ingin setiap sen uang negara harus dipertanggungjawabkan," tutur Eva.

Sepanjang hari Rabu, rombongan BAKN bertemu dengan perwakilan Office for Budget Responsibility, National Audit Office, dan Public Account Committe Pemerintah Inggris. Mereka juga mengikuti rapat resmi Public Account Committe dengan pejabat senior pemerintahan.

Selain Eva Kusuma Sundari (F-PDIP), rombongan yang dipimpin Sumarjati Arjoso (F-Gerindra) ini juga beranggotakan Yahya Sacawirya (F-PD), Kamarudin Syam (F-PG), dan Nur Yasin (PKB). Turut pula dalam rombongan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. Rombongan akan berada di Inggris sampai Jumat (18/5/2012), dilanjutkan ke Belanda hingga Kamis (24/5/2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com