Birokrasi Terlampau Gemuk - Kompas.com

Birokrasi Terlampau Gemuk

Kompas.com - 03/05/2012, 10:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu masalah besar pembangunan negeri ini adalah birokrasi yang terlampau gemuk, lamban, belum profesional, dan bahkan menghabiskan anggaran besar. Jangankan melayani masyarakat, di birokrasi malah kerap terjadi penyalahgunaan anggaran negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Azwar Abubakar mengakui hal itu dalam diskusi kelompok terfokus mengenai upaya perubahan bersama menuju birokrasi yang lebih baik di Jakarta, Rabu (2/5/2012). Struktur organisasi yang terlalu besar itu mengakibatkan tugas dan fungsi antarkementerian dan lembaga tumpang tindih.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengeluhkan birokrasi menjadi penghambat pembangunan. Bahkan, di masa silam, Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengeluhkan hal sama.

Menurut Wakil Menteri PAN dan RB Eko Prasojo, setelah era desentralisasi, semestinya struktur organisasi kementerian dan lembaga di tingkat pusat lebih ramping karena tugasnya lebih pada pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Kenyataannya, jumlah direktur jenderal dan direktur di kementerian malah bertambah.

Di daerah, organisasi perangkat daerah juga terus bertambah. Setiap ada bantuan dari pemerintah pusat, perlu ada organisasi penerimanya. Struktur birokrasi pun terus membesar.

Selain gemuk, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang berkualitas pun sangat terbatas. Kendati belum ada uji kompetensi untuk mengetahui jumlah persis PNS berkompetensi baik, Eko mengatakan, perbandingan tenaga fungsional tertentu dan fungsional umum tidak pas.

PNS di Lembaga Administrasi Negara, misalnya, semestinya terdiri dari 80 persen peneliti dan pendidik serta 20 persen tenaga administrasi umum, tetapi yang terjadi sebaliknya. Demikian pula di Badan Kepegawaian Negara yang semestinya lebih banyak analis kepegawaian ketimbang tenaga administrasi umum, justru sebaliknya.

Birokrasi gemuk makin membebani ketika tidak menjalankan tugas melayani masyarakat dan malah korup. Azwar mencontohkan, sangat tidak wajar jika ada PNS golongan III punya rekening ratusan miliar rupiah.

Jumlah PNS yang besar juga membuat belanja pegawai mendominasi anggaran negara. Di pusat, tahun ini, belanja pegawai lebih dari Rp 212 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai lebih dari Rp 1.500 triliun. Belanja pegawai itu belum termasuk biaya perjalanan dinas yang berkisar Rp 18 triliun serta biaya fasilitas seperti rumah dinas dan mobil.

Di daerah, belanja pegawai lebih menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Temenggung, secara rata-rata, belanja pegawai sebesar 51 persen dari keseluruhan APBD kabupaten/kota di Indonesia. Sebanyak 293 (61 persen) dari 497 kabupaten/kota menghabiskan lebih dari 50 persen APBD untuk belanja pegawai. Bahkan, ada daerah yang menggunakan 77 persen APBD untuk gaji dan honor.

Besarnya porsi belanja pegawai, kata Yuswandi, menunjukkan...........(selengkapnya baca Harian Kompas, Kamis, 3 Mei 2012, halaman depan)

 


EditorHeru Margianto

Terkini Lainnya

Gerindra Yakin Elektabilitas Sudrajat-Syaikhu Meningkat Drastis Jelang Coblosan

Gerindra Yakin Elektabilitas Sudrajat-Syaikhu Meningkat Drastis Jelang Coblosan

Nasional
Politisi PKS Tak Rela jika Prabowo Pilih Anies daripada Kader PKS

Politisi PKS Tak Rela jika Prabowo Pilih Anies daripada Kader PKS

Nasional
Survei Cyrus Network: Anies Paling Cocok Dampingi Prabowo di Pilpres

Survei Cyrus Network: Anies Paling Cocok Dampingi Prabowo di Pilpres

Nasional
Elektabilitas Masih Rendah, Golkar Yakin Bisa Bangkit Pasca Pilkada 2018

Elektabilitas Masih Rendah, Golkar Yakin Bisa Bangkit Pasca Pilkada 2018

Nasional
Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Regional
Berkali-kali Hasil Survei Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Berkali-kali Hasil Survei Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Nasional
Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, 'Teller' Bank Ditangkap Polisi

Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, "Teller" Bank Ditangkap Polisi

Regional
50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

Internasional
Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Nasional
Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Regional
Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Nasional
Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Regional
Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Internasional
Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Regional
Presiden Uganda: Mulut untuk Makan, Bukan untuk Seks Oral

Presiden Uganda: Mulut untuk Makan, Bukan untuk Seks Oral

Internasional

Close Ads X