Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Ical Sulit Didongkrak

Kompas.com - 02/05/2012, 06:35 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar diharapkan mengambil keputusan soal penetapan calon presiden untuk Pemilu 2014 dengan lebih memperhitungkan kepentingan lebih luas bagi partai dan bangsa Indonesia daripada kepentingan elite partai.

Jangan terlalu memaksakan pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, jika memang elektabilitasnya atau tingkat keterpilihannya di masyarakat sulit didongkrak.

"Elektabilitas Aburizal Bakrie tidak tinggi akibat masih sering dikaitkan dengan beberapa kasus, terutama lumpur Lapindo di Sidoarjo. Kampanye canggih pun sulit menghapus ingatan publik tentang sosoknya berhubungan dengan penanganan lumpur yang belum tuntas sampai sekarang ini," kata dosen politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Iding R Hasan, di Jakarta, Selasa (1/5/2012).

Iding R Hasan mengingatkan agar Golkar sebagai partai besar mau mengutamakan kepentingan bangsa yang lebih besar. Memaksakan penetapan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden secara terburu-buru saat ini justru bisa kontraproduktif.

"Di internal Golkar, Aburizal juga dianggap belum benar-benar didukung seluruh jajaran pengurus, terutama di tingkat kabupaten atau kota. Jika pencalonannya dipaksakan lewat kekuasaan elite, itu bisa mengganggu keutuhan partai, bahkan memicu konflik internal," katanya.

Seperti diberitakan, Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar memajukan Rapat Pimpinan Nasional pada Juni atau Juli nanti. Agendanya, menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden untuk Pemilu 2014. Namun, sebagian pengurus partai menentang rencana itu karena dianggap terlalu terburu-buru dan belum menjaring suara dari tingkat bawah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

    KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

    Nasional
    Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

    Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

    Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

    Nasional
    Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

    Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

    Nasional
    PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

    PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

    Nasional
    PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

    PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

    Nasional
    Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

    Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

    Nasional
    Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

    Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

    Nasional
    Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

    Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

    Nasional
    Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

    Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

    Nasional
    Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

    Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

    Nasional
    Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

    Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

    Nasional
    Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

    Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

    Nasional
    Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

    Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

    Nasional
    Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

    Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com