Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Target E-KTP di 197 Kabupaten/Kota Tercapai

Kompas.com - 01/05/2012, 17:23 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Target perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) tercapai di 197 kabupaten/kota, setelah perpanjangan batas waktu perekaman hingga 30 April 2012. Sebelumnya, perekaman data ditargetkan selesai pada akhir 2011. Namun, akhirnya diperpanjang karena perekaman baru dimulai Agustus 2011 di DKI Jakarta dan Oktober di daerah lainnya.

Sampai 30 April 2012, perekaman data di 197 kabupaten/kota di Indonesia mencakup 67.286.811 warga. Adapun untuk 300 kabupaten/kota lainnya dari keseluruhan 497 kabupaten/kota di Indonesia, perekaman data dimulai awal 2012. Namun, sampai saat ini, baru sekitar lima juta warga yang direkam data dirinya, contoh tanda tangan, sidik jari, dan hasil pindai iris mata.

"Saat ini, perekaman data untuk 300 kabupaten/kota yang memulai pengerjaan EKTP 2012 sudah mencapai sejuta orang perhari. Kalau demikian, target bisa dicapai dalam 100 hari lagi. Karenanya, jangan sampai perekaman data kurang dari satu juta perhari," tutur Gamawan, Selasa (1/5/2012) di Jakarta.

Proyek EKTP dimulai pada masa Mendagri Hari Sabarno dengan nama KTP nasional. Namun, sampai pejabat menteri berganti tiga kali, proyek tidak juga dimulai.

Tahun 2010, proyek dimulai dengan pemutakhiran data pemilih. Tahun 2011, semua penduduk mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK). Pertengahan tahun berikutnya, tender peralatan pembuatan EKTP dilakukan dan perekaman data EKTP dimulai.

Berbagai hambatan, mulai dari pengadaan alat, lambatnya distribusi alat, kurang terampilnya petugas, hingga kerusakan alat, terus menghadang proyek. EKTP ini akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com