Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarat Pengusungan Capres Diminta Dipermudah

Kompas.com - 30/04/2012, 19:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2014 diharapkan dipermudah. Langkah itu dinilai dapat menghasilkan banyak calon presiden sehingga rakyat memiliki banyak pilihan.

Syamsudin Haris pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berharap agar semua partai politik yang lolos ke parlemen dapat mencalonkan pasangan capres dan cawapres. Menurut dia, parpol cukup melewati seleksi dengan memenuhi ambang batas parlemen 3,5 persen seperti dalam Undang-Undang Pemilu yang baru.

Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Presiden, calon Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dilakukan oleh partai atau sekumpulan partai yang memiliki 20 persen suara dalam Pemilu atau 25 persen kursi di parlemen. Rencanannya, UU itu akan diamandemen.

"Jadi setiap parpol yang lolos ambang batas bisa ajukan pasangan sendiri. Sudah itu saja. Jangan lagi dibuat ambang batas lain yang tidak masuk akal. Jadi kalau sembilan parpol lolos ke DPR, yah ada sembilan pasangan. Bisa juga berkoalisi," kata Syamsuddin saat diskusi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 30/4/2012 ).

Syamsuddin membandingkan capres ketika Pilpres di Indonesia yang hanya beberapa pasangan dengan Pilpres di Timor Leste yang mencapai belasan pasangan. Padahal, kata dia, jumlah penduduk Timor Leste hanya sekitar satu juta orang. Adapun penduduk Indonesia diatas 240 juta orang.

Syamsuddin menambahkan, sebaiknya diberi ruang bagi calon independen untuk maju sebagai capres. Hal itu, kata dia, untuk mengatasi merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol setelah berbagai kasus, salah satunya korupsi yang dilakukan politisi.

Dia tak sependapat dengan kecenderungan parpol saat ini yang mengusung ketua umum sebagai capres. "Banyak sumber kepemimpinan selain parpol. Bisa akademisi, tokoh ormas, dan lainnya," kata dia.

Mohamad Sohibul Iman Wakil Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera menilai, banyak parpol yang tak menjalankan fungsi pengkaderan calon pemimpin sejak dini. Akibatnya, kata dia, banyak kritikan ke parpol.

Menurut Sohibul, calon independen tetap bisa maju sebagai capres dengan diusung parpol. Asalkan, calon independen itu memiliki tingkat elektabilitas yang melebihi tokoh internal parpol.

"Tapi proses calon independen panjang. Dia harus bisa pasarkan dirinya sehingga populer di mata masyarakat. Kalau tokoh internal tak sepopuler calon independen, partai pasti akan lirik calon independen," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com