Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPI Jerman: Anggota DPR Kayak Orang Kampung

Kompas.com - 26/04/2012, 14:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kunjungan kerja anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ke Jerman diprotes oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman dan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Istimewa Jerman. Aksi protes itu disampaikan ketika pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin.

Aksi protes itu direkam dan diunggah ke YouTube. Rekaman video itu diawali kedatangan rombongan anggota Dewan bersama keluarga di Bandara Tegel di Berlin, Senin (23/4/2012). Setelah itu, rekaman memperlihatkan pertemuan anggota Dewan dan rombongan bersama warga Indonesia di kantor KBRI di Berlin.

Awalnya, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang memimpin rombongan, Hayono Usman, memperkenalkan satu per satu anggota Dewan yang ikut. Anggota yang diperkenalkan di antaranya Tantowi Yahya (Fraksi Partai Golkar), Vena Melinda (Fraksi Partai Demokrat), dan Yorris Raweyai (Fraksi Partai Golkar).

Setelah itu, video memperlihatkan pernyataan sikap PPI di Jerman. Salah satu anggota PPI mempertanyakan kedatangan anggota Dewan yang membawa serta keluarga. Kedatangan anggota Dewan itu seharusnya dalam rangka kunjungan kerja, bukan wisata.

"Semoga keikutsertaan keluarga kali ini tidak menggunakan uang negara sepeser pun. Saya melihat sendiri anggota Dewan selalu merepotkan KBRI yang kerjanya bukan untuk melayani anggota Dewan dan keluarga. Kami juga melihat kedatangan anggota Dewan selalu berjemaah dan berbondong-bondong, malah dibawa juga istrinya," kata salah satu mahasiswa.

Mereka menilai tidak ada efektivitas dan urgensi dari kunjungan itu. Menurut mereka, kedatangan itu tidak sesuai manajemen negara yang sudah maju dan modern. "Mengapa budaya ini dilestarikan?" kata dia.

Sindiran pedas pun terlontar. "Kami melihat kunjungan bapak ibu yang berbondong-bondong ke luar negeri ini kayak orang kampung. Ayo kita ke Jakarta, yuk. Sangat energik, kami lihat sangat bersemangat. Apalagi kalau ada produk baru dibawa dari sini. Kayak anak kecil yang memamerkan di Indonesia punya mainan baru. Bangga sekali," ucapnya.

"Terakhir, kosakata yang selalu didengar studi banding, sidak. Bukan seharusnya sudah ada di Indonesia mekanisme pengawasan masalah teknis seperti itu? Buat apa datang jauh-jauh bawa istri pula, capek-capek, apalagi dengan buang uang rakyat," pungkas dia.

Setelah itu, video memperlihatkan penyampaian sikap PPI Jerman, PPI Berlin, dan NU Cabang Istimewa Jerman. Mereka meminta agar DPR mempraktikkan transparansi dengan memublikasikan agenda serta rincian anggaran ke luar negeri di situs web DPR satu bulan sebelum berangkat.

Selain itu, para anggota Dewan harus melaporkan hasil kunjungan tersebut melalui situs web DPR dan media massa. "Meminta pengertian ibu bapak wakil rakyat untuk tidak menghamburkan uang kami dengan terbang ribuan kilometer untuk rapat dengar pendapat dengan KBRI. Teknologi teleconference bisa dilakukan ketika bapak-bapak berada di Indonesia," kata mahasiswa lain yang mengaku bernama Sugih.

"Melihat rendahnya urgensi kedatangan kali ini yang telah menghabiskan dana Rp 3,1 miliar, kami Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman bersama dengan PPI Berlin dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman menolak kedatangan bapak ibu bersama keluarga," pungkasnya.

Setelah menyatakan sikap, belasan anggota PPI itu langsung meninggalkan ruangan pertemuan. Jika para anggota Dewan ingin menanggapi aksi protes itu, mereka mempersilakan disampaikan melalui surat elektronik milik PPI.

Para anggota Dewan tampak terdiam. Beberapa orang tersenyum. Akhirnya, diskusi dilanjutkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com