Agung: Konvensi Golkar Sarat Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono kembali menegaskan, Partai Golkar tidak menggelar konvensi guna menjaring aspirasi daerah guna memilih bakal calon presiden. Konvensi dinilai gagal mengantarkan kandidat Golkar ke kursi presiden. "Yang pasti, sistem konvensi sudah dua kali tidak berhasil, bahkan terkotak-kotak. Money politics tidak tahan, parah sekali, gila-gilaan. Makanya kami tidak pakai lagi," kata Agung yang juga Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Sebagai gantinya, Partai Golkar sudah memutuskan akan menggunakan sistem survei. Kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi otomatis akan menjadi bakal calon presiden. Survei ini akan melibatkan beberapa kader terbaik partai. Ada beberapa lembaga survei yang dilibatkan sehingga hasilnya semakin obyektif. Nama-nama kader yang hendak disurvei akan dipilih partai.

Ketika ditanya bagaimana jika hasil survei menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bukan tokoh dengan tingkat elektabilitas tertinggi, Agung menjawab secara diplomatis. "Kalau saya dengar dari Sekjen Golkar (Idrus Marham),  Pak Ical selama ini memang tertinggi di antara jajaran Golkar," katanya.

Sementara itu, ketika ditanya soal adanya tentangan dari kader di daerah soal percepatan rapat pimpinan nasional yang rencananya digelar 9 Juli 2012, Agung membantahnya. "Lho, usulan rapimnasus (rapat pimpinan nasional khusus) ini dipercepat dari daerah-daerah. Ada suratnya," kata Agung.

Soal mengemukanya perselisihan antarkader soal bakal calon presiden, Agung menilai hal tersebut sebagai promosi gratis.

Peneliti politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, berharap rapimnas khusus yang akan digelar Partai Golkar tahun ini tidak hanya untuk meneguhkan calon presiden yang akan diusung partai itu. Pasalnya, kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong adanya manipulasi politik dari elite partai.

Idealnya, rapimnas juga merumuskan mekanisme dan ukuran yang jelas bagi calon presiden yang diusung Partai Golkar. "Ukurannya bukan cuma ketua umum, melainkan juga elektabilitas, kepemimpinan, serta dedikasi untuk Golkar dan masyarakat secara keseluruhan," tutur Ikrar.