Kader PDI-P Diminta Hindari Polemik Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengimbau kepada seluruh kader dan simpatisan PDI-P agar menjaga soliditas di internal dengan menghindari polemik pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2014 .

"Polemik capres dan cawapes berpotensi memecah belah partai," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Senin (23/4/2012).

Tjahjo mengatakan, penentuan siapa capres maupun cawapres dari PDI-P merupakan kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri. Hal itu sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Bandung akhir 2011.

Adapun penetapan siapa yang bakal diusung, menurut Tjahjo, masih menunggu waktu yang tepat. Penetapan bisa sebelum atau sesudah Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 2014.

"Soal Ibu Megawati akan maju kembali atau tidak sebagai calon presiden pada Pemilu 2014, yah kita tunggu saja momentumnya. Bisa Ibu Megawati sebagai capres atau figur lainnya, seperti Mbak Puan Maharani (Ketua DPP PDI-P). Faktor hasil survei menjadi salah satu pertimbangan (penentuan calon), di samping pertimbangan keputusan politik partai tentunya," kata Tjahjo.

Sebelumnya, politisi senior PDI-P yang juga suami Megawati, Taufiq Kiemas, menilai kinerja pengurus PDI-P tidak optimal. Akibatnya, elektabilitas Megawati menurut hasil survei begitu-begitu saja, tidak meningkat signifikan.

"Kalau saya sebagai suami enggak bangga lho Bu Mega (dapat elektabilitas dari survei) 18 persen. Kan dari 2004 juga 18 persen," kata Taufik.

Taufik membandingkan dengan Prabowo Subianto yang baru tiga tahun memimpin Partai Gerindra tetapi elektabilitasnya sudah mencapai 18 persen. Aburizal Bakrie, dengan dua tahun menjadi Ketua Partai Golkar, kini mendapatkan 17 persen. Begitu pula Susilo Bambang Yudhoyono yang dikritik setiap hari pun mampu mempertahankan elektabilitas 25-30 persen.