KPK Periksa Pengurus Partai Demokrat soal Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat, Munadi Herlambang, terkait penyelidikan proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Munadi diperiksa karena yang bersangkutan dianggap mengetahui seputar proyek tersebut. "Hari ini KPK meminta keterangan Munadi Herlambang terkait Hambalang," kata Johan di Jakarta, Kamis (19/4/2012).

Munadi merupakan pendiri sekaligus Direktur Utama PT MSons Capital. Perusahaan milik Munadi tersebut memiliki saham di PT Dutasari Citralaras yang dipimpin Mahfud Suroso, orang dekat Anas Urbaningrum. Adapun PT Dutasari Citralaras merupakan salah satu perusahaan yang menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang senilai Rp1,52 triliun itu.

Johan mengatakan, sejauh ini KPK belum menemukan indikasi korupsi dalam proyek Hambalang. Belum ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus ini. "Masih dalam tahap penyelidikan," kata Johan.

Penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011. Nazaruddin yang menjadi tersangka dalam kasus suap wisma atlet itu menyebut keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang. Nazaruddin mengatakan, uang suap dialirkan untuk pemenangan Anas menjadi ketua umum dalam Kongres II Partai Demokrat di Bandung pada Mei 2010.

Dalam berita acara pemeriksaan Nazaruddin, Anas disebut sebagai pihak yang mengatur proyek pembangunan Hambalang. Tudingan Nazaruddin itu dibantah Anas. Belakangan, KPK intensif melakukan pemeriksaan sejumlah pihak terkait penyelidikan proyek Hambalng. KPK mengusut indikasi dugaan korupsi terkait sengketa lahan Hambalang maupun terkait pembangunan proyek.

Hingga saat ini, KPK telah memeriksa lebih dari 50 orang untuk mengusut kasus Hambalang. Mereka di antaranya, Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI), Dudung Purwadi, Manajer Pemasaran PT DGI, Mohamad El Idris, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Joyo Winoto, anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, serta pejabat PT Adhi Karya, Mahfud Suroso. Rencananya, KPK juga akan memeriksa Anas.