Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Golkar, Ical di Bawah Megawati-Prabowo

Kompas.com - 16/04/2012, 13:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei terakhir internal Partai Golkar, tingkat dukungan publik terhadap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden 2014 masih di bawah dua tokoh lain, yakni Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI-P) dan Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, dari hasil survei internal, Ical mendapat dukungan 16 persen, Prabowo 17 persen, dan Megawati 18 persen. Melihat hasil itu, pihaknya percaya diri untuk mengusung Ical sebagai capres 2014.

"Itu kami belum melakukan karya kekaryaan. Fungsionaris pusat belum jalan. Sekarang kami semua jalan ke desa-desa di Jawa Tengah. Hampir setiap minggu kami sudah laksanakan. Fungsionaris pusat kami sudah turun," kata Idrus, ketika dihubungi, Senin (16/4/2012).

Idrus menambahkan, pihaknya akan terus melakukan survei untuk mengetahui pergerakan tingkat dukungan. Ketika ditanya bagaimana dengan cawapres, menurut Idrus, pihaknya masih fokus ke capres.

"Kami belum mengkaji. Kami memfokuskan pada capres. Setelah capres, kami baru fokus pada cawapres. Nanti kami akan survei lagi elektabilitas Pak Ical," ucap Idrus.

Seperti diberitakan, Golkar mempercepat rapat pimpinan nasional dari Oktober 2012 menjadi Juli 2012. Percepatan itu disebut agar tidak ada dualisme dukungan di internal. Selain Ical, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla juga siap maju sebagai capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Nasional
    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Nasional
    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Nasional
    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com