Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Pengurusan Wisma Atlet dan Hambalang Rp 16,7 Miliar

Kompas.com - 02/04/2012, 23:17 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Grup Permai mengeluarkan biaya sebesar Rp 16,7 miliar untuk mengurus agar proyek wisma atlet SEA Games, dan pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, bisa mereka dapatkan. Hal tersebut terungkap dalam surat tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi kepada terdakwa Muhammad Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Biaya tersebut, menurut jaksa, dikeluarkan Grup Permai untuk diberikan kepada anggota Badan Anggaran DPR dan sejumlah pihak terkait.

Dalam surat tuntutan jaksa disebutkan bahwa Nazaruddin memperkenalkan marketing Grup Permai, Mindo Rosalina Manulang, kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram. Perkenalan tersebut agar Mindo difasilitasi Wafid mendapatkan proyek-proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga, antara lain proyek Hambalang dan wisma atlet. Jaksa menyebut Nazaruddin kemudian merekomendasikan PT Duta Graha Indah Tbk sebagai perusahaan yang akan mengerjakan proyek wisma atlet.

"Atas permintaan terdakwa tersebut, Wafid bersedia melaksanakan asalkan pimpinan dan anggota DPR menyetujui," kata Jaksa I Kadek Wiradana.

Pernyataan Wafid tersebut kemudian ditanggapi Nazaruddin bahwa hal tersebut sudah clear and clean, serta telah disetujui anggota Komisi X DPR. Bahkan, sebentar lagi anggarannya turun dalam jumlah yang besar. "Selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada Mindo agar berkoordinasi dengan Wafid," kata Kadek.

Menurut Kadek, untuk kepentingan pengurusan mendapat proyek wisma atlet dan Hambalang ini, Grup Permai mengeluarkan biaya sekitar Rp 16,7 miliar. "Uang atau biaya itu untuk diberikan kepada anggota Badan Anggaran DPR dan pihak-pihak yang terkait," ujar Kadek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com