Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin: Hambalang Titipan Utama Anas

Kompas.com - 28/03/2012, 11:38 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin menyebut, proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat, merupakan titipan utama Anas Urbaningrum.

Selaku ketua fraksi Partai Demokrat di DPR pada Januari 2010, Anas katanya, memerintahkan Nazaruddin selaku bendahara fraksi Partai Demokrat untuk menemani Angelina Sondakh (anggota Komisi Z DPR saat itu) dan Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin untuk mengikuti pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Andi tersebut, katanya, bertujuan mengkomunikasikan proyek Hambalang ke Andi yang baru menjabat Menpora. "Saya diminta temani Angie (Angelina) dan Mahyuddin untuk komunikasikan program yang diinginkan Anas, Hambalang," kata Nazaruddin saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Menurut Nazaruddin, pertemuan di kantor Menpora itu turut dihadiri Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, Mirwan Amir serta Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Wafid Muharam. Pertemuan tersebut, kata Nazaruddin, bukan pertemuan antara Komisi X DPR selaku mitra Kemenpora dengan Menpora. Pertemuan yang diatur Angelina atau Mahyuddin itu, katanya, khusus membahas proyek Hambalang.

Menurut Nazaruddin, tidak ada pembahasan terkait anggaran maupun soal proyek lain seperti proyek wisma atlet SEA Games dalam pertemuan di kantor Menpora itu. "Tidak, karena Menpora-nya baru, hanya bicarakan supaya terkomunikasi baik dengan Sesmenpora. Itu penjelasan yang saya dengar dari ketua fraksi dengan Angie, untuk komunikasikan intens," kata Nazaruddin.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu juga menjelaskan, proyek Hambalang merupakan program utama di Kemenpora yang tertunda hingga tiga tahun lamanya. Anggaran proyek senilai Rp 1,52 miliar itu sudah dianggarkan dalam APBN 2010. Namun, karena ada permasalahan terkait sertifikat tanah Hambalang, kata Nazaruddin, pelaksanaan proyek itu pun tertunda.

Nazaruddin mengaku lantas diminta Anas untuk ikut menyampaikan ke Andi agar membantu penyelesaian masalah tanah Hambalang ini. "Ada dorongan supaya masalah tanah selesai, itu yang dijelaskan ketua fraksi (Anas)," ucap Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com