Mendagri Ancam Kepala Daerah yang Tolak BBM Naik

Kompas.com - 26/03/2012, 14:33 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorWisnu Nugroho

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau kepala dan wakil kepala daerah tidak ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan diputuskan pemerintah pusat. Kepala daerah merupakan bagian dari sistem pemerintah pusat.

"Seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota itu bagian dari sistem pemerintahan nasional sehingga harus taat peraturan perundang-undangan. Tidak ada alasan kepala daerah tidak setuju kebijakan nasional, apa pun asal partainya," tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai membuka orientasi kepala daerah di Badan Pendidikan Latihan Kemendagri, Jakarta, Senin (26/3/2012).

Gamawan menyebut, kepala daerah yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan ikut berunjuk rasa melanggar Undang-Undang APBN. Hal itu juga berarti pelanggaran atas sumpah jabatan sebagai kepala daerah untuk taat pada peraturan perundangan yang berlaku.

"Karenanya, bisa saja kepala daerah diberhentikan," ujar Gamawan.

Perbedaan pendapat soal kenaikan harga BBM, tambah Gamawan, sebaiknya disalurkan melalui partai politik. Masyarakat juga boleh menyampaikan aspirasi untuk menolak kenaikan harga BBM. Apalagi, saat ini belum ada keputusan soal itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

    Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

    Nasional
    Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

    Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

    Nasional
    Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

    Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

    Nasional
    5 Minggu Pasca Libur Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

    5 Minggu Pasca Libur Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

    Nasional
    IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

    IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

    Nasional
    Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

    Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

    Nasional
    MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

    MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

    Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

    Nasional
    Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

    Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

    Nasional
    Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

    Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

    Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

    Nasional
    Soal Penerapan 5M, Mendagri: Kita Tidak Boleh Lelah, Harus Kuat

    Soal Penerapan 5M, Mendagri: Kita Tidak Boleh Lelah, Harus Kuat

    Nasional
    Pusako: Pemangkasan Vonis Pinangki Melukai Upaya Pemberantasan Korupsi

    Pusako: Pemangkasan Vonis Pinangki Melukai Upaya Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Varian Corona Delta Mendominasi, Kemenkes Minta Pemda Lebih Masif Lakukan 3T

    Varian Corona Delta Mendominasi, Kemenkes Minta Pemda Lebih Masif Lakukan 3T

    Nasional
    Vonis Bebas Koruptor dan Obral Diskon Masa Hukuman hingga 60 Persen...

    Vonis Bebas Koruptor dan Obral Diskon Masa Hukuman hingga 60 Persen...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X