Mendagri Ancam Kepala Daerah yang Tolak BBM Naik

Kompas.com - 26/03/2012, 14:33 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorWisnu Nugroho

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau kepala dan wakil kepala daerah tidak ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan diputuskan pemerintah pusat. Kepala daerah merupakan bagian dari sistem pemerintah pusat.

"Seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota itu bagian dari sistem pemerintahan nasional sehingga harus taat peraturan perundang-undangan. Tidak ada alasan kepala daerah tidak setuju kebijakan nasional, apa pun asal partainya," tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai membuka orientasi kepala daerah di Badan Pendidikan Latihan Kemendagri, Jakarta, Senin (26/3/2012).

Gamawan menyebut, kepala daerah yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan ikut berunjuk rasa melanggar Undang-Undang APBN. Hal itu juga berarti pelanggaran atas sumpah jabatan sebagai kepala daerah untuk taat pada peraturan perundangan yang berlaku.

"Karenanya, bisa saja kepala daerah diberhentikan," ujar Gamawan.

Perbedaan pendapat soal kenaikan harga BBM, tambah Gamawan, sebaiknya disalurkan melalui partai politik. Masyarakat juga boleh menyampaikan aspirasi untuk menolak kenaikan harga BBM. Apalagi, saat ini belum ada keputusan soal itu.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

    Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

    Nasional
    Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

    Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

    Nasional
    Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

    Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

    Nasional
    Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

    Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

    Nasional
    YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

    YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

    Nasional
    Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

    Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

    Nasional
    Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

    Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

    Nasional
    Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

    Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

    Nasional
    Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

    Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

    Nasional
    Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

    Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

    Nasional
    UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

    UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

    Nasional
    Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

    Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

    Nasional
    Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

    Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

    Nasional
    KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

    KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

    Nasional
    Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

    Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X