Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak: Kami Tak Tutup Mata

Kompas.com - 14/03/2012, 00:22 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Belakangan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak kembali mencuat dengan munculnya nama Dhana Widyatmika dan Ajib Hamdani. Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, pihaknya tidak akan memberikan celah perlindungan sedikit pun pada pegawai pajak yang terindikasi melakukan korupsi.

Ia menyatakan, Ditjen Pajak mendukung penuh penegak hukum yang mengusut kasus-kasus mafia pajak. "Kami bukannya tutup mata. Saya tidak pernah ingin melindungi pejabat-pejabat di Ditjen Pajak yang melakukan penyimpangan. Saya jamin dan janji pada masyarakat dan anggota Dewan, saya tidak akan melindungi siapa pun," tegas Fuad di Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Namun, ia menyatakan agar publik juga harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pasalnya, belum tentu seorang pegawai yang disebut namanya oleh PPATK dianggap bersalah jika belum dapat dibuktikan. Ia mengatakan, ada juga pejabat pajak yang baik tapi difitnah karena taat melakukan investigasi terhadap perusahaan wajib pajak yang bermasalah.

"Ada juga laporan tentang petugas pajak yang ternyata tidak benar. Dia adalah orang jujur yang melakukan penyidikan dan investigasi terhadap wajib pajak tertentu, tapi kemudian ada serangan balik memfitnah dia. Tujuannya untuk menggeser dia. Ini masyarakat juga harus hati-hati terhadap isu ini karena pejabat ini justru pejabat yang sedang berhadapan dan berbenturan dengan pemain-pemain yang kuat," tutur Fuad.

"Fitnahnya kadang datang bertubi-tubi agar dia disingkirkan dari jabatannya. Ini mohon jadi catatan publik," sambung Fuad. Selain itu, Fuad juga meminta agar publik tidak terus mempersalahkan Ditjen Pajak dan menilai dari sisi buruk saja karena pemberitaan media semata.

Menurutnya, pihaknya terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas mafia pajak. Bahkan, saat kasus Gayus bergulir, ia mempersilakan 40 penyidik Bareskrim untuk memeriksa sekitar 135 pegawai pajak untuk kepentingan penyidikan. Ia tidak mau Ditjen Pajak disebut seolah melegalkan mafia pajak di dalamnya.

"Jangan masyarakat hanya diberikan informasi yang negatif terus, seolah-olah Dirjen Pajak tidak pernah melakukan hal-hal yang baik dan perbaikan. Dihujat terus. Kami selalu tindak lanjuti laporan dari luar. Pengungkapan kasus-kasus pajak itu terjadi karena reformasi dalam Ditjen Pajak," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    Nasional
    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Nasional
    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Nasional
    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

    Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

    Nasional
    PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

    PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

    Nasional
    Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

    Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

    Nasional
    Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

    Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

    Nasional
    Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

    Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

    Nasional
    PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

    PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

    Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com