Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin: Anas Akan Digantung di Monas

Kompas.com - 12/03/2012, 11:49 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin masih tetap menyatakan keyakinannya bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menerima uang terkait proyek pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Nazaruddin berani menjamin bahwa Anas yang mengatur proyek tersebut. Bahkan, Nazar mengaku siap sumpah pocong untuk membuktikan pernyataannya itu.

"Anas akan digantung, pasti. Anas kalau benar-benar yang seperti itu dia akan digantung di Monas karena dia memang menerima. Saya menjamin di atas 100 persen benar Anas yang mengatur dan menerima proyek Hambalang. Saya garansi 100 persen," kata Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (12/3/2012).

Pernyataan Nazaruddin itu menanggapi pernyataan Anas Urbaningrum pada akhir pekan lalu yang kembali membantah dugaan keterlibatannya dalam proyek Hambalang. Anas bahkan menyatakan berani digantung di Monas jika terbukti ia menikmati "uang haram" satu rupiah pun.

"Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas," ujar Anas.

Ia juga mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu repot-repot mengurusi kasus Hambalang tersebut karena kasus itu hanya isu yang beredar di publik. Anas menganggap pernyataan Muhammad Nazaruddin yang pertama kali menyebutnya terlibat dalam kasus itu sebagai ocehan dan karangan semata.

Menurut Nazaruddin, bukti Anas menerima uang Hambalang teramat jelas. Kalau tidak menerima uang Hambalang, katanya, Anas tidak mampu membagi-bagikan uang kepada 23 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat untuk pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

"Sekarang dari satu DPC, Jawa Tengah, sudah ke Tim Pengawas Demokrat. Itu hampir 23 DPC. Bayangkan, kalau 10.000 dollar AS, berapa? Dari Kalsel itu kemarin ke Timwas Demokrat, amplopnya masih ada. Itu 10.000 sampai 15.000 dollar AS. Itu semua dari DPC Kalsel diserahkan ke Timwas dan amplopnya masih ada, itu uangnya dari mana?" papar Nazaruddin.

Apalagi, katanya, orangtua Anas bukanlah miliuner yang mampu menyokong dana pemenangan Anas.

"Maaf ini, saya enggak mau menyinggung pribadi Mas Anas. Apakah orangtuanya miliuner, apakah orangtua saya miliuner? Dari mana uangnya, ini, kan, fakta," kata Nazaruddin yang juga terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011 ini.

Nazaruddin juga mengatakan, Anas berjasa dalam mengurus sertifikat lahan Hambalang yang bermasalah hampir tiga tahun. Anas, katanya, meminta bantuan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto melalui anggota Komisi II DPR, Ignatius Mulyono.

"Setelah Anas ngomong sama BPN, baru keluar sertifikat itu," ujar Nazaruddin.

Setelah urusan sertifikat tanah selesai, lanjutnya, proyek Hambalang itu diserahkan ke PT Adhi Karya yang bersedia memenuhi commitment fee yang ditentukan.

"Aturannya, proses tender, kan, aturannya PT DGI, tetapi karena waktu kongres yang siap memenuhi (dana) itu Adhi Karya melalui Tubagus lewat Mahfud, lalu dikasih ke Yulianis dibawa ke Bandung, saya yang bagi-bagi ke teman-teman DPC," paparnya.

Kasus dugaan korupsi pembangunan pusat pelatihan olahrahga Hambalang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya, KPK akan memeriksa Anas terkait penyelidikan kasus ini. Dalam beberapa kesempatan, Anas membantah menerima uang dan terlibat proyek Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Nasional
    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Nasional
    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Nasional
    Nasib Pilkada

    Nasib Pilkada

    Nasional
    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com