Verifikasi Faktual KPUD Tidak Adil?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tosca Santoso, Manajer Kampanye calon gubernur DKI Jakarta jalur independen Faisal Basri dan Biem Benjamin mengungkapkan, sebagian besar faktor penyebab kehilangan suara dalam verifikasi faktual, adalah adanya aturan yang menggugurkan pendukung jika tidak memenuhi panggilan Petugas Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kecamatan.

Sebagaimana diungkapkannya dalam diskusi bertemakan "Selamatkan Hak Konstitusi Warga Jakarta untuk Calon Independen" di Jl. Kapten Tendean, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Tosca memberikan contoh pada wilayah Kebun Bawang, Jakarta Utara, dari jumlah 1.500 pendukung, hanya sekitar 100 pendukung yang lolos dan sisanya dinyatakan gugur karena tidak hadir.

"Yang paling ekstrem itu di Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, ada 22 orang jadi 0 karena pas dicari PPS, orangnya lagi nyari ikan. Itu kan namanya merampas hak masyarakat untuk membenahi demokrasi," ujarnya di depan wartawan, Jumat (9/3/2012).

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang tokoh kebudayaan Betawi, Ridwan Saidi juga mengungkapkan hal senada. Pria berambut gondrong tersebut malahan melihat adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam verifikasi faktual.

"Verifikasi faktual tidak adil jika untuk independen saja, harusnya partai politik juga harus dilakukan," tegasnya.

Dengan melihat demikian, Ridwan mengaku perkara tersebut layak untuk digugat ke Mahkamah Agung (MA) ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh masyarakat. "Jadi itu harus digugat ke MK, karena bertentangan dengan UUD. Kalau perlu KPUD diduduki," tegasnya.

Upaya menjegal independen

Sementara itu menurut Teten Masduki, aktivis anti korupsi sekaligus aktivis Jaringan Masyarakat Independen menyayangkan kebijakan tidak adil yang dilaksanakan KPUD. Menurutnya dengan munculnya jalur independen saja merupakan secercah harapan bagi perubahan nuansa demokrasi yang selama ini dihantui oleh partai politik yang cenderung korup.

"Munculnya independen saja sudah jadi alternatif politik untuk melakukan perubahan politik. Kalau sekarang KPUD memberikan aturan yang sulit, nanti kita periksa dulu, harusnya itu dipermudah," tegasnya.

Namun pria berkepala plontos tersebut enggan mengomentari apakah kebijakan KPUD yang mengeluarkan kebijakan tersebut merupakan sebuah upaya konspirasi besar untuk menjegal calon dari independen.

"Kita tidak tahu, tapi mudah-mudahan tidak. Namun menurut pengalaman kita di daerah, perangkat RT RW di daerah sudah menjadi perangkat incumbent yang bermain di sana," lanjutnya.

Dengan memetakan masalah tersebut, Tosca tetap optimistis pasangan Faisal-Biem mampu lolos dalam tahap verifikasi faktual yang berakhir pada 12 Maret 2012 yang akan datang. "Kita tidak mengeluh, kita fight betul sampai tanggal yang ditentukan," tegasnya.