Jalan Terjal Reformasi Birokrasi

YOHAN WAHYU

Salah satu pilar terwujudnya reformasi birokrasi adalah sumber daya manusia aparatur negara yang berintegritas tinggi. Kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai negara digulirkan untuk mendorong kinerja mereka. Namun, publik menilai pelaksanaan kebijakan tersebut tak dibarengi dengan pembangunan integritas. Akibatnya, reformasi birokrasi hanya sebatas cita-cita.

Reformasi birokrasi merupakan strategi pemerintah untuk memperbarui dan memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan. Strategi ini mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur negara. Tujuan utamanya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan memenuhi kepentingan rakyat yang memberikan mandatnya.

Sumber daya aparatur negara menjadi faktor kunci bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sejumlah kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai negara dan remunerasi dilaksanakan dalam kaitan mendorong kinerja mereka. Sayangnya, harapan akan hadirnya wajah birokrasi yang berkinerja optimal masih belum terpenuhi. Hal ini terekam dari hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu terhadap 810 responden di 12 kota.

Secara umum, publik jajak pendapat ini menilai kebijakan pemerintah meningkatkan gaji dan remunerasi pegawai negeri tidak menjamin perbaikan kinerja aparatur negara. Satu dari dua responden menyatakan bahwa kinerja aparat birokrasi, baik pegawai negeri sipil, jajaran kementerian, maupun pegawai badan usaha milik negara (BUMN), masih buruk. Proporsi terbesar responden (88,8 persen) menyoroti buruknya kinerja birokrasi negara di bidang hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Sementara itu, kinerja aparat di bidang-bidang politik, ekonomi, dan sosial dinilai buruk oleh tiga perempat responden.

Kinerja buruk mengakibatkan rendahnya kualitas layanan publik yang diberikan aparat birokrasi. Penilaian negatif tersebut dikemukakan 80,7 persen responden, yang menyatakan bahwa pemerintah belum berhasil meningkatkan kualitas layanan publik.

Bukti lain juga bisa memperkuat penilaian responden ini. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan, sangat sedikit pemerintah daerah yang mendapat nilai memadai dalam laporan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah.

Gambaran suram itu memperkuat keraguan publik tentang kebijakan menaikkan gaji dan remunerasi aparatur negara. Terdapat 78,4 persen responden yang meragukan kebijakan kenaikan gaji dan remunerasi mampu mengubah secara positif kinerja birokrasi. Bahkan, 83 persen responden menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengurangi perilaku korupsi aparatur negara.

Integritas

Penilaian negatif terhadap kinerja birokrasi sangat terkait dengan absennya integritas aparatur negara. Hasil jajak pendapat ini menunjukkan hal tersebut. Sebagian besar publik menilai, dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, perilaku korupsi aparat birokrasi saat ini dinilai makin buruk. Penilaian ini diungkapkan oleh 60 persen responden. Sementara itu, di mata 23,5 persen responden, perilaku korupsi sama buruknya dengan masa sebelumnya.