Pembelian Sukhoi Dipertanyakan

Jakarta, Kompas - Pembelian enam pesawat tempur Sukhoi SU-30MK2 yang kontraknya ditandatangani akhir Desember lalu dipertanyakan. Diduga ada penggelembungan dan kesalahan prosedur yang berujung pada kerugian negara.

”Kenapa harus ada rekanan, sementara Rosoboronexport yang menjadi agen Pemerintah Rusia punya perwakilan di Jakarta?” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin, Jumat (2/3), di Jakarta.

Selain terkait prosedur, diduga ada kerugian negara akibat adanya rekanan yang menjadi perantara dalam transaksi senilai 470 juta dollar AS tersebut. ”Kalau dibandingkan harga Sukhoi dalam transaksi per Juli 2011, satu unit sekitar 70 juta dollar AS, ada perbedaan harga sampai 50 juta dollar AS,” katanya.

Sesuai rencana strategis untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi dana dari APBN 2010 sebesar 470 juta dollar AS untuk membeli enam pesawat Sukhoi. Sebelumnya, saat kedatangan Presiden Putin, Pemerintah Rusia memberikan kredit 1 miliar dollar AS. Pemerintah Indonesia akan menggunakan kredit itu untuk membeli sejumlah senjata buatan Rusia dengan waktu pengembalian hingga 15 tahun. Namun, dalam transaksi Sukhoi ini, pembiayaan menggunakan Kredit Ekspor.

Dalam salinan surat dari TNI AU per 8 Desember disebutkan agar proses pembelian Sukhoi tidak menggunakan anggaran Kredit Ekspor, tetapi sebagian dari pinjaman Pemerintah Rusia yang 1 miliar dollar AS.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat mengatakan, wewenang pengadaan alat utama sistem persenjataan ada di Kementerian Pertahanan. TNI AU hanya membuat surat yang berisi kebutuhan untuk operasi terkait dalam pengadaan Sukhoi yang sudah digariskan oleh renstra kebutuhan pokok minimum. ”Tidak pernah dalam pengadaan apa pun menunjuk rekanan,” kata Imam dalam pesan singkatnya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Hartind Asrin membantah dugaan penggelembungan nilai kontrak. Menurut dia, terjadi negosiasi ketat dalam pengadaan enam pesawat Sukhoi tersebut. Pasalnya, kontrak itu seharusnya dilaksanakan pada 2008. Karena itu, pihak Rusia menaikkan nilai per unit hingga 59 juta dollar AS. ”Kami tawar sehingga akhirnya bisa harganya 54,8 juta dollar AS per unit,” kata Hartind.

Selisih antara harga enam pesawat sebesar 141,2 juta dollar AS adalah berbagai kelengkapan dan latihan. Tentang prosedur, Hartind mengatakan, skemanya memang antar-pemerintah. Namun, Rosoboronexport sebagaimana di dalam kontrak menunjuk PT Trimarga Rekatama sebagai counterpart. Namun, tidak ada biaya administrasi yang kemudian dimasukkan ke dalam kontrak.

(EDN)