Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Akan Tinjau Ulang Usulan Pembangunan Gedung Baru KPK

Kompas.com - 01/03/2012, 20:08 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk meninjau ulang usulan pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi III akan membahas dalam rapat pleno dalam waktu dekat.

Hal itu merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan KPK di Kompleks DPR, Kamis (1/3/2012), yang dibacakan oleh Ketua Komisi III Benny K Harman.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sempat menanggapi sikap Komisi III itu. Dia berharap agar kesimpulan yang diambil yakni Komisi III mendukung pembangunan itu. Pasalnya, kondisi Gedung KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, sudah tidak lagi memadai.

KPK berencana menambah 400 pegawai baru agar penanganan kasus berjalan cepat. Namun, jika pegawai ditambah, gedung saat ini tak dapat lagi menampung. "Kalau bisa disegerakan awal tahun ini," kata Busyro.

Beberapa anggota Komisi III, di antaranya Martin Hutabarat dan Ruhut Sitompul juga berharap Komisi III langsung mengambil sikap mendukung pembangunan itu.

Atas desakan itu, Benny mengatakan, "Pokoknya Komisi III setuju membangun KPK. Tapi ada mekanisme internal kita yang harus dilewati. Enggak ada masalah, kita setuju."

Sebelumnya, Komisi III sepakat untuk menolak pembangunan gedung baru KPK. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri 46 anggota Komisi III dari 9 fraksi pada 13 Oktober 2011. Pasalnya, saat itu KPK belum memiliki roadmap pemberantasan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com