Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Akan Diperiksa Terkait Hambalang

Kompas.com - 28/02/2012, 19:54 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang, Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK Johan Budi SP, di Jakarta, Selasa (28/2/2012).

"Kemungkinan Anas juga nanti akan dimintai keterangan dalam proses penyelidikan Hambalang," katanya. Namun Johan mengaku belum tahu kapan persisnya KPK akan meminta keterangan Anas.

Kasus pembangunan pusat olahraga senilai Rp 1,52 triliun ini masih diselidiki KPK. Belum ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka kasus ini. Johan membantah anggapan yang mengatakan KPK sengaja mengulur-ulur waktu dalam menemukan unsur tindak pidana korupsi terkait pembangunan proyek Hambalang ini. Menurut Johan, KPK secara intensif memeriksa sejumlah pihak, termasuk Muhammad Nazaruddin serta pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Kemarin malam kita periksa pihak Kemenpora sampai malam," ungkap Johan. Sejauh ini, KPK juga telah memeriksa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Jawa Barat dan pihak Kementerian Pekerjaan Umum.

Johan juga menolak tudingan yang menyebut adanya nuansa politis dalam pengusutan kasus yang diduga turut melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ini. "Jangan dibawa ke ranah politik. Hambalang itu masih dalam penyelidikan dan kita tidak mengejar pengakuan, tapi sejauh mana alat bukti dikumpulkan. Siapa pun boleh mengatakan apa saja (soal kasus Hambalang)," ucapnya.

Terkait proyek Hambalang, KPK menelusuri kemungkinan adanya penggelembungan harga pada pengadaan proyek. Diketahui, proyek ini dikerjakan dengan mekanisme tahun jamak atau multi years. Selain kemungkinan penggelembungan harga, KPK juga menelusuri dugaan praktik suap dalam proyek yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya itu.

"Dana dari Kemenpora dalam rangka pembangunan sport centre di Hambalang menggunakan multi years. Itu dananya sampai tahun depan, kita telusuri ini sejauh mana," papar Johan.

Anas disebut

Penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Permai Grup (perusahaan Nazaruddin), beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Nazaruddin yang juga terdakwa kasus itu menyebut keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang.

Nazaruddin mengatakan ada aliran dana Hambalang ke Anas. Dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu, kata Nazaruddin, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang. Uang 7 juta dollar AS tersebut, katanya, berasal dari pihak Adhikarya, pelaksana proyek Hambalang.

Selain itu, Nazaruddin mengungkapkan kalau Anas membantu penyelesaian sertifikat lahan Hambalang yang sejak lama bermasalah. Berkat jasa Anas melobi Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, sertifikat lahan itu selesai diurus.

Soal proyek Hambalang ini juga terungkap dalam kesaksian Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin. Berdasarkan keterangan Mahyuddin, terungkap kalau Nazaruddin mengurus sertifikat lahan Hambalang dan melaporkan kepada Menpora Andi Mallarangeng kalau sertifikat Hambalang selesai diurus.

Sementara, Andi mengatakan hal berbeda. Menurut Andi, masalah sertifikat Hambalang ini diurus staf Kemenpora, bukan oleh Anas maupun Nazaruddin. Saat ditanya kemungkinan KPK memeriksa Mahyuddin atau Joyo, Johan mengatakan belum ada informasi untuk itu. "Belum ada informasi," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Nasional
    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Nasional
    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Nasional
    Ganjar Bubarkan TPN

    Ganjar Bubarkan TPN

    Nasional
    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    Nasional
    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    Nasional
    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Nasional
    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Nasional
    Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Nasional
    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Nasional
    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Nasional
    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    Nasional
    Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

    Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

    Nasional
    Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com