Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo Dukung Pembangunan Gedung Baru KPK

Kompas.com - 28/02/2012, 14:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mendukung pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi jika memang gedung yang saat ini digunakan di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, tak lagi memadai.

"Saya setuju kalau memang kebutuhan itu dianggap mendesak untuk menambah daya magis dari KPK," kata Priyo di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Priyo dimintai tanggapan soal keluhan tentang kondisi Gedung KPK yang disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III, kemarin. Dalam rapat itu, Busyro menyebut KPK berencana menambah pegawai KPK, terutama penyidik dan jaksa, agar penanganan berbagai kasus cepat diselesaikan.

Namun, jika pegawai ditambah, Gedung KPK saat ini tidak dapat lagi menampung. Rencananya, KPK akan menambah 400 pegawai baru.

Priyo mendorong agar Komisi III segera membahas keluhan pimpinan KPK itu. Jika Komisi III sepakat menyetujui pembangunan itu, Priyo berjanji akan meneruskan ke Kementerian Keuangan agar tanda bintang (belum disetujui) atas usulan KPK dihapus.

Ketika dimintai tanggapan mengenai besaran usulan anggaran sebesar Rp 61 miliar, Priyo menjawab, "Memang itu angka yang cukup besar, tetapi silakan saja. Namun, nanti tetap dibangun sesuai dengan citra, rasa dari KPK."

Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengatakan, sebelumnya Komisi III sepakat menolak pembangunan gedung baru KPK lantaran saat itu belum jelas roadmap pemberantasan korupsi semasa kepemimpinan Busyro.

Penolakan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri 46 anggota Komisi III dari 9 fraksi pada 13 Oktober 2011. Dalam rapat dengar pendapat kemarin, beberapa anggota Komisi III, seperti Didi Irawadi Syamsuddin dan Martin Hutabarat, menyatakan mendukung pembangunan itu.

Menurut Aziz, jika anggota Komisi III berubah sikap, harus dilakukan rapat pleno kembali untuk mendengarkan pandangan seluruh fraksi. "Jadi, tidak ada usulan pribadi," ucap Aziz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Nasional
    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com