Menhan: Prioritaskan Tanah Tak Bermasalah

Semarang, Kompas - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Rabu (22/2), di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan sertifikasi tanah aset TNI di lokasi-lokasi yang tak bermasalah. Bagi tanah yang masih bersengketa, akan dilakukan pendekatan dengan masyarakat setempat.

Purnomo menyebutkan, total tanah milik TNI yang harus disertifikasi nilainya mencapai Rp 14 triliun. Sertifikasi diperlukan sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat seperti terjadi selama ini. Tanah-tanah itu dahulu merupakan tanah KNIL (Koninklijk Nederlands-Indische Leger) yang dihibahkan menjadi milik TNI.

Untuk itu, Kementerian Pertahanan memfokuskan sertifikasi dilakukan pada tanah-tanah yang tidak bermasalah, yang nilainya mencapai Rp 900 miliar dari lahan seluas 27.600 hektar. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 15 persen yang sudah disertifikasi.

Berdasarkan rencana strategis, sertifikasi diharapkan selesai pada tahun 2014. Saat ini anggaran dikucurkan secara bertahap. Untuk tahun 2011, alokasi anggaran sertifikasi tanah TNI sebesar Rp 50 miliar. Tahun 2012 anggarannya Rp 190 miliar.

Purnomo mengatakan, penyelesaian konflik-konflik yang selama ini terjadi dilakukan dengan musyawarah. Jika hal itu masih juga menemui jalan buntu, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

Direktur Fasilitas dan Jasa Kementerian Pertahanan Brigjen Stefanus Margono mengatakan, selama menunggu data secara keseluruhan, pihaknya memetakan luas tanah milik TNI. ”Kami mengusahakan agar jangan sampai timbul konflik dengan warga. Untuk penyelesaian konflik di Kebumen, misalnya, kami menempuh cara kekeluargaan,” ujar Stefanus.

Kementerian Pertahanan bersama Universitas Diponegoro juga tengah membahas sebagian areal latihan tempur Kodam IV Diponegoro yang ternyata masuk rencana pembangunan waduk oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Waduk itu akan dibangun di lahan milik Universitas Diponegoro dan ternyata sebagian memasuki wilayah TNI.

Waduk seluas 35 hektar itu kini dalam tahap studi kelayakan. Dari luasan lahan itu, sekitar 10 hektar merupakan wilayah milik Kodam IV. Karena itu, kedua pihak mencari solusinya. (UTI)