Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK Akui Ada Perbedaan Pandangan soal Century

Kompas.com - 15/02/2012, 12:03 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengakui ada perbedaan pandangan di internal KPK dalam penanganan kasus bail out Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

”Ada dua pandangan yang berkembang,” kata Abraham saat rapat kerja dengan Tim Pengawas kasus Century di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (15/2/2012).

Abraham didampingi pimpinan KPK lain, yakni Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnaen. Rapat kerja itu juga mengundang Badan Pemeriksa Keuangan yang dihadiri Ketua BPK Hadi Purnomo dan jajarannya.

Abraham mengatakan, di masa kepemimpinan KPK periode ke III, pihaknya sudah melakukan dua kali ekspos kasus Century. Berdasarkan eskpos tersebut, kata dia, para penyelidik meminta waktu untuk lebih mendalami.

Dikatakan Abraham, Wakil Ketua Bidang Penindakan Zulkarnaen sudah merekonstruksi pasal-pasal apa saja yang bisa digunakan jika kasus itu ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Adapun Bambang, tambah Abraham, sependapat dengan dengan penyelidik. Namun, kata dia, Bambang menyarankan meminta keterangan para ahli, di antaranya ahli pidana, perdata, tata usaha negara, keuangan, dan perbankan.

”Tentunya ahli yang akan dimintakan keterangan itu ahli yang profesional dan tidak diragukan dari segi independensi dan integeritas sehingga keterangan mereka tidak menimbulkan pro kontra,” kata Abraham

”Namun, bahwa keterangan ahli itu tentu tidak serta merta mengikat kita untuk sependapat. Tentunya dalam menelaah kasus kita punya persepsi dan ilmu hukum yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas mantan pengacara itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com