Yusuf Supendi Berharap Tak Ada Intervensi

Kompas.com - 07/02/2012, 14:16 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang putusan terhadap kasus perdata Mantan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi yang menggugat sepuluh elite PKS ditunda oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2012). Penundaan terjadi karena hakim mengatakan belum siap memutuskan perkara itu.

"Kami belum siap bacakan putusan. Jadi kami minta satu minggu. Jadi belum bisa kami bacakan pada hari ini, jadi tanggal 14 Februari," ujar Ketua Majelis Hakim, Subyantoro dalam ruang sidang, siang ini.

Menanggapi penundaan tersebut, Yusuf yang datang ke pengadilan dengan baju batik berwarna cokelat itu, berharap penundaan terjadi bukan karena intervensi dari pihak luar. Pasalnya, yang digugatnya adalah 10 petinggi PKS yang juga di antaranya pejabat negara seperti Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Sekjen PKS Anis Matta, Menkominfo Tifatul Sembiring, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Mensos Salim Segaf Al Jufri, Mahfur Hassanudin, Fahri Hamzah, Rahmat Abdullah dan Aus Hidayat Nur.

Yusuf tetap optimis, pekan depan saat sidang putusan hakim akan memutuskan yang terbaik untuk kasusnya meski ditunda saat ini. "Kalau ada intervensi risikonya akan lebih berat. Tapi kita yakin kepada majelis hakim. Bagaimanapun juga saya berprasangka baik saja," ujar Yusuf.

Yusuf juga mengungkapkan jika pada akhirnya ia kalah dalam kasus perdata itu, ia akan mengajukan banding secepatnya. Apalagi, menurut Yusuf, ia bersama tim kuasa hukumnya telah memberikan kelengkapan bukti seperti dokumen dan saksi dalam sidangnya. "Buktinya sudah lengkap dari dulu, dan dinyatakan diawal harus ada tujuh saksi, sudah kami laksanakan 5 orang saksi fakta dan 2 orang saksi ahli. Kita sangat siap, doakanlah. Kalau seandainya saya kalah saya akan banding," tegasnya.

Sebelumnya diwartakan, Yusuf menggugat sepuluh elit PKS karena menurutnya ia dipecat partai itu dengan Surat Keputusan yang tidak sah. Ia mempertanyakan keabsahan Surat Keputusan itu. Yusuf juga mengajukan gugatan materiil sebesar Rp 42,7 miliar. Uang tersebut merupakan jumlah kerugiannya pasca ia dipecat dari PKS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Pencabutan Larangan 14 Negara Masuk Indonesia, Cak Imin: Kontradiktif

Kritik Pencabutan Larangan 14 Negara Masuk Indonesia, Cak Imin: Kontradiktif

Nasional
KNKT Rilis Perkembangan Sementara Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Kepulauan Seribu

KNKT Rilis Perkembangan Sementara Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Kepulauan Seribu

Nasional
Pansus Buka Peluang Rampungkan Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Hari Ini

Pansus Buka Peluang Rampungkan Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Hari Ini

Nasional
Jokowi: Sudah 297,5 Juta Dosis Vaksin yang Disuntikkan, Indonesia Nomor 4 di Dunia

Jokowi: Sudah 297,5 Juta Dosis Vaksin yang Disuntikkan, Indonesia Nomor 4 di Dunia

Nasional
Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Panggil Sekda hingga Ajudan Rahmat Effendi

Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Panggil Sekda hingga Ajudan Rahmat Effendi

Nasional
GFP: Militer Indonesia Terkuat Ke-15 di Dunia, di Atas Australia hingga Israel

GFP: Militer Indonesia Terkuat Ke-15 di Dunia, di Atas Australia hingga Israel

Nasional
Waspada Lonjakan Omicron, Imbauan Kembali WFH hingga Tunda Perjalanan Luar Negeri

Waspada Lonjakan Omicron, Imbauan Kembali WFH hingga Tunda Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Jumlah Kematian Akibat Covid-19 Meningkat 29,03 Persen dalam 2 Minggu Terakhir

Jumlah Kematian Akibat Covid-19 Meningkat 29,03 Persen dalam 2 Minggu Terakhir

Nasional
Kemendagri: Sebar Dokumen Kependudukan Tanpa Hak, Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Kemendagri: Sebar Dokumen Kependudukan Tanpa Hak, Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Nasional
Sejumlah Anggota 'Tim Advance' Umrah Positif Omicron Sepulang dari Saudi

Sejumlah Anggota "Tim Advance" Umrah Positif Omicron Sepulang dari Saudi

Nasional
Taspen Life Tegaskan Penyidikan Dugaan Korupsi di Kejagung Tak Terkait Perusahaan Induk

Taspen Life Tegaskan Penyidikan Dugaan Korupsi di Kejagung Tak Terkait Perusahaan Induk

Nasional
Pemerintah Hentikan Sementara Pemberangkatan Umrah

Pemerintah Hentikan Sementara Pemberangkatan Umrah

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Airlangga Sebut 238 Kabupaten/Kota Level Satu

PPKM di Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Airlangga Sebut 238 Kabupaten/Kota Level Satu

Nasional
Kunjungi Jawa Barat, Jokowi Hadiri Dies Natalis Unpar hingga Tinjau Proyek Kereta Cepat

Kunjungi Jawa Barat, Jokowi Hadiri Dies Natalis Unpar hingga Tinjau Proyek Kereta Cepat

Nasional
Selfie E-KTP Jadi NFT di Opensea, Kemendagri: Rentan Kejahatan oleh Pemulung Data

Selfie E-KTP Jadi NFT di Opensea, Kemendagri: Rentan Kejahatan oleh Pemulung Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.