Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harus Bergerak Lebih Cepat dari Para Mafia

Kompas.com - 05/02/2012, 11:32 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi diminta bergerak cepat dan tepat dalam mengorek informasi keterlibatan pihak lain dari Angelina Sondakh, tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Peneliti Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch Donal Faridz menilai, Angelina pasti mendapat ancaman dari pihak lain yang menghendaki anggota Badan Anggaran DPR itu bungkam.

"KPK harus bergerak lebih cepat dan tepat karena tentu para mafia juga bergerak," kata Donal ketika dihubungi, Minggu (5/2/2012).

Penetapan Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games ini dianggap dapat menjadi pintu masuk strategis bagi KPK untuk menjerat pihak lain yang terlibat dugaan korupsi. Posisi Angelina di Badan Anggaran dapat membongkar praktik mafia anggaran, sedangkan posisinya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dapat mengungkap keterlibatan kader Partai Demokrat dalam kasus dugaan korupsi lain.

"Kita berharap Angie kooperatif. Saya berharap dia bisa memberikan keterangan kepada KPK siapa politisi atau oknum lain yang terima uang," kata Donal.

Lebih jauh dia mengatakan, Angelina pasti tidak sendirian dalam "mengamankan" anggaran proyek wisma atlet SEA Games di Badan Anggaran. Diduga, ada anggota Badan Anggaran DPR yang turut mengamankan dan menikmati uang proyek wisma atlet tersebut.

"Ini harus jadi pintu masuk, bisa saja dari politisi lain, karena mustahil Angelina punya kekuatan seorang diri, pasti ada kekutan lain yang lebih besar," katanya.

Apalagi, kata Donal, kesaksian Yulianis yang merupakan mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup menyebutkan ada gelontoran uang 1,1 juta dollar AS ke DPR untuk belanja proyek wisma atlet. Sementara Angelina dan I Wayan Koster hanya disebut menerima Rp 5 miliar.

"Ini pasti masih banyak politisi Banggar lainnya yang menerima uang," kata Donal.

Selain itu, Angelina yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini dianggap tahu keterlibatan kader Partai Demokrat lainnya, baik dalam proyek wisma atlet ataupun proyek-proyek lain.

"Nazaruddin sebut ada Rp 30 miliar ditambah 5 juta dollar AS ke kongres (Kongres Demokrat 2009). Begitu banyak uang yang mengalir ke kader Demokrat dan bukan hanya dugaan suap wisma atlet, melainkan juga dari proyek lainnya," ujar Donal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Nasional
    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Nasional
    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Nasional
    Ganjar Bubarkan TPN

    Ganjar Bubarkan TPN

    Nasional
    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    Nasional
    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    Nasional
    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Nasional
    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Nasional
    Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Nasional
    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Nasional
    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Nasional
    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    Nasional
    Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

    Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com