Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angie Terima Rp 1,5 Miliar, Anas Rp 2 Miliar...

Kompas.com - 04/02/2012, 05:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ditetapkannya Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak membuat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kaget. Bahkan, menurut Nazar, ada catatan notulensi Tim Pencari Fakta (TPF) internal Partai Demokrat yang memuat pengakuan Angie menerima jatah fee proyek wisma atlet sebesar Rp 1,5 miliar.

"Notulennya ada. Intinya akan dibuka. Nanti di persidangan juga akan dibuka," kata Nazaruddin di sela-sela persidangannya sebagai terdakwa kasus suap proyek wisma atlet di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (3/2/2012).

Nazaruddin mengatakan, notulen itu juga mencatat pengakuan Angie bahwa Anas selaku Ketua Umum Partai Demokrat mendapat jatah Rp 2 miliar.

"Di situ diungkapkan semua. Uangnya datang Rp 9 miliar itu dari dia (Angie) sama Wayan Koster diserahkan ke Mirwan Amir. (Angie) menjelaskan ke Anas Rp 2 miliar. Dia (Angie) cuma nikmati Rp 1,5 miliar. Ada Rp 1,5 miliar ke pimpinan lain, ke ketua fraksi," bebernya.

Suami buronan Neneng Sri Wahyuni itu menegaskan, untuk mengetahui keterlibatan dan peran Angie dalam kasus wisma atlet bisa melalui TPF internal Partai Demokrat itu.

"Kalau soal peran Angie, kejar tim TPF itu. Dia (Angie) sudah akui semua. Di situ ada Benny K Harman, Edy Sitanggang. Orang luar yang hadir ada Max, Mahyudin, Mirwan, Jafar, ada saya, Angie, ada M Nasir juga," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

    Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

    Nasional
    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Nasional
    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

    Nasional
    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Nasional
    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Nasional
    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    Nasional
    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Nasional
    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Nasional
    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Nasional
    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Nasional
    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com