Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angie Tersangka, Demokrat Apresiasi KPK

Kompas.com - 03/02/2012, 18:30 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pusat Pengembangan Strategi Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, pihaknya mengapresiasi tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka baru dalam kasus suap wisma atlet.

Menurut Ulil, Demokrat mendukung penuh KPK untuk menyelesaikan kasus yang terus menghantam Partai Demokrat tersebut. "Terkait pengumuman KPK, di mana salah satu tersangka baru dalam kasus wisma atlet, Angelina Sondakh, kami dukung penuh upaya hukum di KPK. Proses hukum ini sangat baik dan kami memberikan apresiasi tinggi," ujar Ulil dalam jumpa pers di Warung Daun, Jakarta, Jumat (3/2/2012).

Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati, mengatakan, Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses hukum Angelina maupun pihak lain yang terlibat kepada KPK dan tidak akan menghalang-halangi penegakan hukum yang ada. "DPP serahkan penuh pada proses hukum sampai ada kepastian hukum di pengadilan. Partai Demokrat secara resmi serahkan kasus ini ke KPK. Kami menghormati penegakan hukum di KPK," kata Andi.

Keduanya juga meminta KPK lebih cepat menyelesaikan kasus tersebut dan menyeret siapa pun yang terlibat. Hal ini karena Partai Demokrat justru terganggu jika kasus yang melibatkan sejumlah oknumnya tidak diselesaikan secara tuntas.

"Kami dukung agar makin cepat proses hukum ini dilakukan makin baik. Kalau jalan lambat dan berlarut-larut malah menyusahkan. Makin cepat skandal ini diselesaikan lebih baik. Siapa pun yang terlibat dan memenuhi bukti hukum sebaiknya segera dituntaskan," pungkas Ulil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Nasional
    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

    Nasional
    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Nasional
    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Nasional
    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    Nasional
    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Nasional
    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Nasional
    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Nasional
    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Nasional
    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com